BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Bandar Lampung, di Aula Semergou, Senin (21/8/2023).
Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana, menjelaskan, UCH ialah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap orang dalam populasi wilayah memiliki akses adil terhadap pelayanan kesehatan.
Hal ini juga bentuk komitmen pemkot menyediakan pelayanan dasar sektor kesehatan bagi masyarakat.
Dia menyebut, UHC ini serupa dengan program Jamkeskot Bandarlampung.
Guna mencapai memeratakan akses kesehatan, dia selalu berkoordinasi dengan Dinkes Bandarlampung untuk sosialisasi kepada warga yang belum dapatkan JKN.
“Masyarakat belum dapat segera melaporkan ke lurah. Jaminan kesehatan ini sama dengan Jamkeskot kita,” ungkapnya.
Menurutnya, JKN dalam hal ini BPJS penting, yakni bila ada warga tak bisa, rumah sakit tangani di Kota Bandarlampung.
Maka dengan BPJS, masyarakat Bandarlampung dapat merujuk ke rumah sakit pusat atau Jakarta.
“Ini manfaatnya cukup baik. Bunda berpesan gunakan BPJS sebaik-baiknya,” katanya
Deputi Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah III, Yudi Bastia, menyebutkan, 96 persen bila merincikan 1.052.257 jiwa. Karena itu, masih ada lebih kurang 41.691 jiwa penduduk belum menjadi peserta JKN.
Yudi mengatakan, jumlah peserta aktif JKN di Bandarlampung 73 persen atau 830 ribu warga Bandarlampung.
“Artinya, seluruh masyarakat Bandarlampung ini dapat terlindungi kesehatan. Tentu saja kami mendukung dalam mewujudkan cita-cita mulia ini” katanya.
Meski belum merata, ia menyebut ada beberapa strategi pemerataan akses pemenuhan JKN di Bandarlampung, antara lain pemerataan berbasis digital, peran pemerintah daerah mendorong masyarakat agar ikut kepesertaan JKN.
“Partisipasi masyarakat berkontribusi dalam pendaftaran dalam program masyarakat mendaftar BPJS kelas 3,” terangnya.
Ia meminta, pemkot harus memastikan seluruh masyarakat Bandar Lampung dapat terlindungi kesehatannya dengan program JKN dari pemerintah.
“Diharapkan wilayah mencapai UHC dapat terus mendorong akses kesehatan lebih baik,” pungkasnya. (*)
