BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, menyampaikan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD setempat, Selasa (15/8/2023).
Chusnunia menjelaskan, momentum menyampaikan KUA PPAS oleh pemerintah daerah kepada DPRD merupakan wujud sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam mengawal dan mewujudkan APBD untuk mendukung pembangunan Lampung.
Juga, kata dia, menjadi bukti komitmen melaksanakan tahapan dan proses merencanakan anggaran secara tepat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Perkembangan indikator makro sosial ekonomi Provinsi Lampung sepanjang tahun 2021-2022 hingga pertengahan tahun 2023 sudah menunjukkan arah perbaikan.
Kondisi ini dapat dukungan karena tumbuh positif perekonomian Lampung sepanjang tahun 2021-2022, yang berlanjut hingga triwulan I tahun 2023 yang tumbuh 4,94 persen (year on year) dan 4,00 persen (year on year) pada triwulan II tahun 2023.
Berdasarkan hal tersebut, laju inflasi hingga pertengahan tahun 2023 juga kian terkendali dan menuju target sasaran.
Pada Juni 2023, catatan inflasi Lampung berada level 3,24 persen (year on year). Kondisi makro ekonomi ini menjadi momentum baik dan harapan untuk mendorong memulihkan ekonomi.
Guna menjaga kesinambungan pembangunan, pemprov tetap berkomitmen melanjutkan pokok pokok visi pembangunan “Rakyat Lampung Berjaya”.
Visi pembanguan itu tercantum RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) 2024.
Prioritas pembangunan daerah yang telah dalam dokumen Rancangan KUA PPAS 2024.
Secara keseluruhan, rancangan pokok-pokok kebijakan keuangan daerah RAPBD 2024, proyeksi pendapatan daerah Rp7,53 triliun. Terdiri dari komponen proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp4,18 triliun.
Sementara, komponen Pendapatan Transfer direncanakan Rp3,34 triliun dan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah sah Rp13,78 miliar.
Lalu, Belanja Daerah direncanakan Rp7,50 triliun, terdiri atas Belanja Operasi Rp4,76 triliun, Belanja Modal Rp764,76 miliar, Belanja Tak Terduga Rp32,47 miliar; dan Belanja Transfer Rp1,93 triliun.
Dengan memperhatikan besaran proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah ini, alokasi pembiayaan daerah akan untuk memenuhi penyertaan modal pada Bank Lampung dan 5 BUMD.
Ini, kata dia, guna mendukung prioritas pembangunan daerah yang telah dalam dokumen Rancangan KUA PPAS 2024.
Dia berharap, pembahasan rancangan dokumen itu dapat dalam suasana kebersamaan, semata-mata kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
“Atas perhatian dan terlaksana pembahasan ini, kami berterima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD terhormat,” ucap dia. (*)
