BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berpredikat BB (Sangat Baik) tahun 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (11/2/2026).
Menteri PANRB, Rini Widyantini menyerahkan penghargaan itu kepada Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.
Capaian ini menjadi tonggak baru Pemprov Lampung setelah sembilan tahun beruntun berada pada predikat B sejak 2017 hingga 2025.
Predikat BB melonjak ini menunjukkan peningkatan kualitas kinerja instansi yang tak hanya berfokus aspek administrasi, tapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.
Selain meningkat nilai SAKIP, Pemprov Lampung turut menerima penghargaan Zona Integritas (ZI) untuk unit kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.
Standar Kerja
Jihan Nurlela menyampaikan, capaian ini ialah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah memperkuat sistem perencanaan hingga evaluasi kinerja.
“Penghargaan ini menjadi standar kita bekerja, mulai dari perencanaan sampai outcome benar-benar masyarakat rasakan,” ucap Wagub Jihan usai menerima penghargaan.
Dia menegaskan, keberhasilan ini harus menjadi motivasi meningkatkan kinerja, bukan sekadar capaian membuat pemerintah daerah berpuas diri.
“Ke depan, ini menjadi tugas bersama mempertahankan, bahkan meningkatkan kinerja menuju predikat A. Integritas dan kinerja harus terus kita optimalkan,” ujarnya.
Menteri PANRB, Rini Widyantini menekankan, reformasi birokrasi penting sebagai fondasi memperkuat kapasitas negara.
Transformasi Digital
Menurutnya, birokrasi unggul dan berintegritas akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.
“Kita sedang menuju transformasi digital sebagai fondasi human-based governance. Kita sudah tak bisa lagi menghindari layanan-layanan berbasis digital,” ucapnya.
Indonesia, kata Rini, mencatat peningkatan signifikan pada indeks global E-Government Development Index (EGDI) dengan menempati posisi ke-64 dunia.
Tingkat nasional, tandas dia, integrasi layanan publik diwujudkan Melalui 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah.
Kementerian PANRB akan mengembangkan SAKIP menjadi Sistem Akuntabilitas, Kinerja Pemerintah (SAKP). Skema ini dirancang untuk memperkuat kolaborasi lintas kementerian, Lembaga, dan Pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas Presiden.
“Kita nanti tak cukup hanya akan menilai SAKIP saja, tapi kita akan menilai SAKP. Semua program Presiden harus kita dukung secara kolaboratif, jangan berjalan sendiri-sendiri,” ujar Rini.
Kuatkan ZI
Rini menegaskan, penting penguatan ZI dan mencegah konflik kepentingan pada setiap instansi.
Kementerian PANRB, tambah dia, telah menerbitkan Permenpan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagai Pedoman Mencegah Praktik Korupsi.
“Integritas itu menjadi hal sangat mendasar bagi para birokrat untuk memastikan dalam mengeluarkan setiap rupiah benar-benar bersampak kepada masyarakat,” pungkasnya.
Capaian predikat BB dan penghargaan Zona Integritas, Pemprov Lampung berhasil memperkuat tata Kelola pemerintahan berorientasi hasil.
Tantangan berikutnya ialah menjaga konsistensi kinerja dan memperluas dampak layanan publik berbasis akuntabilitas dan integritas. (kmf)
