BANDARLAMPUNG- Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung.
Kegiatan itu berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026).
Ahmad Giri Akbar menegaskan, LHP BPK merupakan instrumen strategis memperkuat tata kelola pemerintahan transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Giri mengatakan, DPRD memandang LHP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pijakan penting dalam memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar bermanfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menyoroti pentingnya ketahanan pangan sebagai isu fundamental dan strategis yang berkaitan langsung stabilitas sosial, pengendalian inflasi daerah, serta sejahtera masyarakat.
Menurutnya, kebijakan dan program ketahanan pangan harus terukur, konsisten, dan berpihak petani melalui dukungan sarana produksi, kepastian harga, penguatan penyuluhan, serta jaminan keberlanjutan usaha tani.
Selain itu, Ketua DPRD menekankan peran strategis Badan Usaha Milik Daerah sebagai instrumen kebijakan ekonomi daerah yang dibiayai dan didukung oleh keuangan publik.
Karena itu, kata Giri, wajib mengelola BUMD profesional dengan menjunjung tinggi prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, transparansi, akuntabilitas, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
“DPRD Lampung menegaskan, setiap rekomendasi BPK harus menindaklanjutinya dengan sungguh-sungguh, tak berhenti memenuhi. formalitas, tapi mengarah perbaikan sistem, peningkatan kinerja, dan pencegahan risiko berulang,” tegasnya.
DPRD, tegas ia, berkomitmen, terus menjalankan fungsi pengawasan konsisten dan berkelanjutan, mendukung kebijakan berpihak rakyat, serta program pembangunan yang dapat bermanfaat nyata bagi masyarakat.
Giri Akbar mengapresiasi BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.
Ia berharap LHP dapat menjadi landasan kuat memperbaiki kebijakan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan sejahtera masyarakat Lampung melalui sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, BPK, BUMD, dan seluruh pemangku kepentingan. (hms)
