BANDARLAMPUNG – DPRD Lampung menggelar rapat paripurna istimewa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Jumat (12/6/2026).

Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar memimpin rapat. Hadir pula Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Novy Gregory Antonius Pelenkahu.

BPK menyerahkan LHP atas LKPD Lampung 2025 kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Mewakili BPK RI, Novy Gregory Antonius Pelenkahu mengapresiasi komitmen Pemprov Lampung menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LKPD Lampung 2025.

“Capaian ini hasil kerja bersama seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam membangun tata kelola keuangan kian baik,” ujar Novy.

Novy menekankan pentingnya sinergi BPK, DPRD, dan pemerintah daerah mewujudkan pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. DPRD punya peran strategis menindaklanjuti hasil pemeriksaan lewat fungsi pengawasan.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi BPK atas masukan dan rekomendasi. Ia berkomitmen segera menindaklanjuti temuan melalui rencana aksi agar rekomendasi selesai tepat waktu.

“Rekomendasi BPK jadi bahan evaluasi kami. Pemprov Lampung akan susun action plan dan segera sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ke DPRD,” katanya.

Selain itu, Pemprov Lampung segera menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 kepada DPRD Lampung.

Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar menegaskan rapat paripurna ini amanat konstitusi. Hasil pemeriksaan BPK jadi instrumen penting DPRD menjalankan fungsi pengawasan APBD.

“Kami apresiasi BPK RI dan BPK Perwakilan Lampung. Hasil ini landasan DPRD mengawal pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.

DPRD Lampung berkomitmen mengawal tindak lanjut rekomendasi BPK agar anggaran daerah benar-benar bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung. (hms)

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung.

Predikat itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 2024.

Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, menyerahkan predikat WTP itu di Aula Krakatau, Kantor BPK RI perwakilan setempat, Bandarlampung, Senin (26/5/2025).

Pencapaian itu menandai berhasil Pemkab Lamsel mempertahankan opini WTP kali ke-9 berturut-turut sejak tahun 2016.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Lamsel, Wahidin Amin menuturkan, capaian itu menjadi bukti konsistensi pihaknya menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi mengelola keuangan daerah.

“Perolehan opini WTP ini menjadi bukti komitmen Pemkab Lamsel mewujudkan tata kelola keuangan transparan, akuntabel, dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan,” kata Wahidin Amin dalam keterangannya.

Bupati Lamsel, Radityo Egi Pratama mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah daerah, atas kerja keras dan sinergi lintas perangkat daerah mewujudkan mengelola keuangan baik dan sesuai prinsip good governance.

“Capaian ini jadi penyemangat terus meningkatkan kualitas mengelola keuangan daerah, sebagai bagian upaya mendorong pembangunan merata dan berkelanjutan untuk menyejahterakan masyarakat,” katanya. (dul)

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, menyerahkan penghargaan itu di Aula Krakatau, Kantor BPK RI Lampung, Bandarlampung, Senin (26/5/2025).

Atas capaian ini, Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana, berterima kasih atas penghargaan dari BPK RI Perwakilan Lampung.

“Alhamdulillah, tahun ini kita kembali meraih predikat WTP. Terima kasih seluruh masyarakat dan jajaran pemkot setempat. Prestasi ini ialah hasil kerja keras kita bersama,” katanya

Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi Pemkot Bandarlampung menjaga dan evaluasi agar mengelola keuangan ke depan kian baik.

“Kita terus berupaya. Predikat WTP ini bukan hanya prestasi, melainkan juga harus menjaga dan mempertahankan amanah ini,” katanya. (*)

LAMPUNG UTARA- Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Kepala BPK RI Perwakilan Lampung, Nugroho Heru Wibowo, menyerahkan Opini WTP itu kepada Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si., di Aula Krakatau, Bandarlampung, Senin (26/5/2025).

Bupati Hamartoni mengatakan, capaian opini WTP ini ialah buah dari kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah mengelola keuangan secara tertib, taat aturan, serta transparan dan akuntabel.

“Opini WTP ini bukan hanya sebuah capaian, melainkan juga amanah besar harus bersama jaga Ini ialah cerminan dari upaya kita mewujudkan tata kelola pemerintahan profesional dan bertanggungjawab,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berharap prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan bersih dan berdaya saing.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, mengapresiasi seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung karena telah menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

“Kami apresiasi upaya dan komitmen seluruh pemerintah daerah karena terus menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas mengelola keuangan negara,” katanya.

Turut hadir dalam kegiatan itu para kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, ketua dan pimpinan DPRD, serta jajaran pejabat struktural BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. (ADV)

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk sebelas kali berturut-turut.

Capaian gemilang ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPRD setempat, Jumat (23/5/2025).

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengapresiasi seluruh pihak lantaran telah berkontribusi atas keberhasilan ini.

“Opini WTP ini bukan hanya milik kita, melainkan juga tanggung jawab besar harus kita jaga dan perbaiki. Opini WTP ini ialah cermin kinerja pengelola keuangan kita,” ucapnya.

Gubernur Mirza mengajak seluruh pihak bersama-sama turut mendukung dalam mewujudkan pemerintahan lebih baik lagi.

“Mari kita jadikan langkah ini sebagian bagian dari perjalanan panjang kita menuju keberhasilan lebih besar,” katanya.

Pemerintah ke depan ingin lebih baik melayani rakyat dan ingin rakyat lebih sejahtera dengan keuangan daerah. Salah satu wujudnya, kita akan lebih baik dalam bekerja, akuntabilitas, dan transparansi,” kata ia lagi.

Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono, mengapresiasi Pemprov Lampung atas kinerja mengelola keuangan.

“Saya mengapresiasi Pemprov Lampung karena telah berhasil menyelesaikan laporan keuangan dengan baik. Ini menunjukkan Pemprov Lampung berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas mengelola keuangan negara,” ujarnya.

Menurutnya, capaian ini menandai berhasil mempertahankan Opini WTP 11 kali berturut. Juga bukti konsistensi menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi mengelola keuangan negara.

Raihan WTP konsisten ini, Lampung kian menegaskan posisi sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Indonesia.

Pemprov berharap prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sejahtera masyarakat. (kmf)

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 10 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Prestasi ini disampaikan saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Lampung dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 di Ruang Sidang DPRD setempat, Rabu (8/5/2024).

Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Slamet Kurniawan, menyerahkan LHP BPK kepada Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, bersama Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung, Masmudi.

Slamet mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pelaksanaan rencana aksi dari tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP kepada Pemprov Lampung untuk LKPD 2023.

“Pencapaian ini menandai keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-10 kali secara berturut-turut,” ujar Slamet.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mengatakan, opini WTP ini merupakan hasil kerja keras semua pihak.

Menurutnya, prestasi ini menjadi suatu pencapaian dan tanggung jawab atas kinerja pengelola keuangan Pemprov Lampung.

“Ini bukan hanya prestasi, melainkan bukti komitmen Pemprov Lampung mewujudkan dalam mengelola keuangan baik dan sesuai perundang-undangan berlaku,” ujar Arinal.

Ia berterima kasih kepada BPK atas rekomendasi sangat berharga dan sebagai solusi meningkatkan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Khususnya penatausahaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik lagi. Mari bersama kita bersinergi dalam mengelola keuangan daerah optimal,” katanya. (*)

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung meraih meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana, menyampaikan kabar gembira itu  konferensi pers setelah memberikan bantuan kepada korban bencana kebakaran.

“Bunda Eva bersyukur menyampaikan, bahwa kita telah meraih WTP. Alhamdulillah,” ucap Eva Dwiana, Jumat (3/5/2024).

Dia menegaskan, capaian ini tak lepas dari kontribusi besar sumber daya manusia berkualitas pada beberapa sektor strategis yang mendukung penilaian BPK.

Eva juga berterima kasih kepada sekretaris daerah dan kepala OPD karena telah bekerja keras mendulang prestasi.

“Meski yakin semua program kami jalankan berkualitas baik, kami sadar bahwa administrasi juga berperan penting,” jelasnya.

Karena itu, dua telah mengimbau dan banyak sudah memperbaiki meski  masih ada ruang untuk meningkatkan.

Eva berharap agar dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian prestasi ini pada masa depan.

“Ini capaian luar biasa. Kami akan terus berupaya mempertahankannya. Semoga kedepannya, kami dapat meraih opini WTP lagi,” harapnya. (rls/rm)

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung. 

Prestasi itu menjadi ke-8 secara beruntun doleh Pemkab Lamsel di bawah kepemimpinan H. Nanang Ermanto.

Ketua BPK RI Provinsi Lampung Masmudi menyerahkan penghargaan itu kepada Bupati Lamsel, Nanang Ermanto, di Ruang Auditorium, Kantor BPK Provinsi Lampung, Bandarlampung, Jumat (3/5/2024).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Lamsel, Wahidin Amin, mengatakan, Lamsel menjadi salah satu kabupaten dari lima kabupaten/kota mendapatkan opini WTP murni tanpa ada catatan.

“Dari 11 kabupaten/kota dapat opini WTP, kami salah satu dari 5 kabupaten/kota yang dapatkan opini WTP murni. Sementara, 6 kabupaten/kota lainnya dapatkan opini WTP dengan penekanan atau WTP PSH,” ungkap Wahid. 

Ia menjelaskan, Pemkab Lamsel meraih penghargaan itu karena mampu merencanakan dan merealisasikan belanja sesuai kemampuan keuangan atau tidak defisit dan menggunakan dana yang earmark (DAK, DAU, SG, dan lain-lain). 

“Alhamdulillah, Pemkab Lamsel dapatkan opini WTP 8 kali berturut-turut dari tahun 2016. Tiga kali berturut-turut periode RPJMD 2021-2026,” ujarnya. 

Bupati Lamsel, Nanang Ermanto, sangat bersyukur dan mengapresiasi kinerja baik seluruh jajaran Pemkab Lamsel. 

Nanang berharap, penghargaan itu mampu menjadi pemacu semangat Pemkab Lamsel terus merencanakan dan merealisasikan anggaran belanja menjadi lebih baik lagi. 

“Ini (penghargaan) sangat luar biasa dan patut diapresiasi. Terima kasih seluruh jajaran pemerintahan atas kinerja baiknya,” ucap Nanang. (ptm)