BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmen transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagai wujud tata kelola pemerintahan tertib, terbuka, dan akuntabel. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/7/2026).

Rapat ini merupakan tindak lanjut UU Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 320 ayat 1 dan ayat 2 yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan itu meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Dalam paripurna tersebut, Wakil Gubernur Jihan Nurlela memaparkan realisasi APBD 2025 per 31 Desember 2025:

1. Pendapatan Daerah: Rp6,713 triliun atau 86,70 persen dari target Rp7,743 triliun
2. Belanja dan Transfer Daerah: Rp6,685 triliun atau 85,57 perswn dari pagu Rp7,813 triliun
3. Penerimaan Pembiayaan: Rp69,897 Miliar dari SiLPA 2024

Dari perbandingan tersebut, Pemprov Lampung mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp98,278 miliar tahun 2025. Dana itu akan difungsikan sebagai salah satu pos pembiayaan penting untuk mendukung APBD tahun selanjutnya.

“Angka-angka ini menjadi pijakan kita bersama untuk memastikan setiap rupiah dikelola bertanggungjawab dan diarahkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Lampung,” tegas Wagub Jihan.

Raih WTP 12 Kali Berturut

Akuntabilitas Pemprov Lampung kembali mendapat pengakuan. Pada 12 Juni 2026, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2025.

“Alhamdulillah laporan keuangan Pemprov Lampung tahun 2025 mendapat opini WTP,” jelasnya.

Ini merupakan kali ke-12 secara berturut-turut Lampung meraih WTP dari BPK. Capaian ini disebut sebagai buah kerja sama seluruh unsur pemerintah dalam menjaga integritas.

“Semoga semangat ini terus terjaga untuk mendorong Lampung maju, andal, dan menjadi kebanggaan masyarakat. Karena kemajuan Lampung hanya terwujud lewat kerja sama dan kerja nyata,” pungkas Jihan.

Rapat diakhiri dengan penyerahan draf Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dari eksekutif ke legislatif. Tahapan selanjutnya adalah Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi pada 17 Juli 2026. (Pemprov Lampung)