BANDARLAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung mendorong pengembangan seni dan budaya Islami sebagai sarana pembinaan generasi muda sekaligus membuka ruang bagi anak muda mengembangkan bakat, kreativitas, karakter, dan prestasi.

Begitu kata Anggota Komisi V DPRD Lampung M. Syukron Muchtar saat menghadiri Festival Qasidah, Bintang Vokalis dan Pop Islami di Gedung Balai Keratun Lantai III, Kantor Gubernur Lampung, Senin 5 Oktober 2026.

Syukron berkata, festival tak semata ajang kompetisi, tapi juga wadah bagi generasi muda menemukan dan mengasah potensi.

Melalui kegiatan ini, kata ia, peserta mendapat kesempatan belajar tampil percaya diri, berkompetisi sehat, bekerja sama, sekaligus menyalurkan kreativitas lewat kegiatan positif.

“Festival seperti ini penting karena memberikan ruang kepada generasi muda mengembangkan bakat dan kreativitas. Mereka tak hanya belajar berkompetisi, tapi juga membangun percaya diri, disiplin, sportivitas, dan berani menunjukkan potensi,” ujarnya.

Menurutnya, ruang aktualisasi seperti festival seni perlu terus diperbanyak agar generasi muda memiliki kegiatan produktif dan dapat mengembangkan kemampuan di luar pendidikan formal.

“Anak-anak muda kita punya banyak potensi. Tugas kita memastikan mereka memiliki ruang untuk tumbuh, berkarya dan berprestasi. Seni Islami bisa menjadi media membentuk generasi kreatif sekaligus berkarakter dan bernilai positif,” katanya.

Syukron menilai kegiatan seni dan budaya juga menjadi sarana mempertemukan generasi muda dari berbagai daerah. Interaksi tersebut diharapkan memperluas pergaulan, membangun solidaritas, serta menumbuhkan semangat saling belajar dan berprestasi.

Karena itu, ia mendorong pembinaan tak berhenti pada festival, tapi dilanjutkan dengan pendampingan berkelanjutan. Dengan begitu, peserta berpotensi dapat terus dikembangkan hingga meraih prestasi di tingkat lebih tinggi.

“Jangan sampai setelah festival selesai pembinaannya juga berhenti. Anak-anak berbakat perlu terus diberi kesempatan berkembang, dibina dan difasilitasi agar potensinya menjadi prestasi membanggakan daerah,” tegasnya.

Syukron menambahkan, DPRD melalui fungsi pengawasan akan terus mendorong pemerintah daerah agar program kepemudaan, seni dan budaya berkesinambungan serta memberi manfaat nyata bagi generasi muda.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Kesra Setdaprov menggelar festival tersebut bekerja sama dengan DPW LASQI Nusantara Jaya Provinsi Lampung pada 5–6 Oktober 2026. (hms)

BANDARLAMPUNG – Wakil Ketua IV DPRD Provinsi Lampung Naldi Rinara Samsurizal bersama anggota Komisi V M. Syukron Muchtar menghadiri pelantikan dan pengukuhan Pengurus Provinsi (Pengprov) Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) Lampung masa bakti 2025–2029 di Balai Keratun, Rabu (15/7/2026).

Anggota Komisi V DPRD Lampung M. Syukron Muchtar berharap pengurus baru PBPI Lampung mampu memperkuat pembinaan atlet dan memasyarakatkan olahraga padel. Ini sebagai bagian persiapan menghadapi PON 2028 dan PON 2032, saat Lampung diproyeksikan menjadi tuan rumah.

“Alhamdulillah kita menyaksikan pelantikan Pengurus PBPI Lampung. Ini kabar gembira karena padel yang digandrungi generasi muda telah berkembang dan mendapat pengakuan nasional maupun internasional,” ujar Syukron.

Menurutnya, PBPI Lampung menjadi momentum penting membangun olahraga padel secara terarah. Ia menilai Padel memiliki peluang besar berkembang hingga tingkat nasional dan internasional.

Syukron berharap PBPI Lampung menjalankan pembinaan berkelanjutan melalui pencarian bibit atlet, peningkatan kualitas pelatih, dan penyelenggaraan kompetisi.

“Saya harap PBPI mampu melahirkan atlet-atlet berkualitas, sekaligus memasyarakatkan olahraga ini agar kian banyak anak muda punya aktivitas positif melalui olahraga,” katanya.

Pelantikan juga hadir Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan, Sekjen PB PBPI Bugi Setiawan, Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat, Kadispora Lampung, perwakilan Pangdam II/Sriwijaya, Polda Lampung, Pemkot Bandarlampung, dan jajaran pengurus PBPI Lampung. (hms)

BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menyoroti meningkatnya keresahan masyarakat terkait maraknya konten dan aktivitas penyimpangan seksual di media sosial (medsos).

Anggota Komisi V DPRD Lampung M. Syukron Muchtar menyampaikan hal itu sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat, Rabu (8/7/2026).

Syukron mengatakan, aspirasi itu diterima melalui berbagai saluran. Mulai dari pertemuan langsung, pesan pribadi, hingga audiensi bersama tokoh masyarakat.

Menurutnya, masyarakat umumnya khawatir terhadap konten media sosial yang secara terbuka memuat pengakuan orientasi seksual tertentu dan potensi dampaknya terhadap generasi muda.

Selain itu, Syukron juga menyebut adanya informasi mengenai aplikasi yang memudahkan pengguna terhubung dengan sesama jenis. Ia menilai kondisi ini perlu diantisipasi sejak dini agar tak berdampak pada kehidupan sosial masyarakat.

Ia juga menyampaikan informasi dari praktisi hukum terkait meningkatnya perkara perceraian yang disebut berkaitan dengan persoalan orientasi seksual.

Atas dasar aspirasi dan informasi tersebut, Syukron menilai perlu langkah preventif melalui pembahasan kebijakan yang berpedoman pada Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan berlaku.

“Kami memandang persoalan ini perlu menjadi konsentrasi bersama melalui langkah pencegahan sejak dini. Jangan sampai berkembang dan menimbulkan dampak lebih luas di masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar DPRD bersama Pemprov Lampung mengkaji kemungkinan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) mengenai larangan LGBT di Lampung.

Menurutnya, hal itu sebagai upaya menjaga ketertiban masyarakat serta memperkuat nilai agama, moral, dan budaya yang menjadi pedoman masyarakat Lampung.

Usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut bersama Pemprov Lampung sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. (hms)

BANDARLAMPUNG – Anggota DPRD Lampung, M. Syukron Muchtar, menghadiri Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) II Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Lampung masa bakti XV 2026 dan pelantikan Ibunda Guru Kabupaten/Kota di Aula STKIP PGRI Bandarlampung, Senin (9/6/2026).

M. Syukron Muchtar mengapresiasi Konkerprov II PGRI 2026. Ia juga mengucapkan selamat atas pelantikan 5 Ibunda Guru Kabupaten/Kota.

Menurutnya, PGRI punya peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat ekosistem pembelajaran di daerah.

“PGRI bersama seluruh pemangku kepentingan pendidikan terus bangun sinergi kuat dengan pemerintah daerah,” harap Anggota Komisi V DPRD Lampung ini.

Ia menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan akan berdampak langsung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ini menjadi salah satu indikator utama berhasil membangun daerah.

Syukron meminta seluruh elemen pendidikan perlu terus memperkuat kolaborasi menyiptakan generasi unggul, berdaya saing, dan mampu menjawab tantangan masa depan.

“Kualitas pendidikan kian baik, Insyaallah, IPM Lampung juga akan meningkat sehingga mendukung terwujud Lampung maju,” ujarnya.

Ibunda Guru Provinsi Lampung, Purnama Wulansari Mirza mengajak seluruh pemangku kepentingan perkuat kolaborasi guna meningkatkan minat baca masyarakat dan memperluas akses pengetahuan.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI, R. Kadarmanta Baskara Aji, menegaskan pentingnya menjaga kemitraan harmonis antara organisasi profesi guru dan pemerintah daerah.

“PGRI dapat terus hadir sebagai mitra strategis untuk berkontribusi positif dalam pembangunan pendidikan,” harapnya.

Ketua PGRI Lampung, Sulpakar mengajak seluruh pihak membangun generasi cerdas intelektual, sosial, dan spiritual sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan masa mendatang. (hms)

BANDARLAMPUNG- Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, M. Syukron Mukhtar, menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Lampung di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (31/3/2026).

Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, sebagai inspektur upacara mewakili Gubernur Lampung.

M. Syukron Mukhtar mendapat kehormatan membacakan sejarah singkat berdiri Provinsi Lampung. Ia menyampaikan, Lampung awalnya merupakan bagian Provinsi Sumatra Selatan.

“Berdasarkan UU No.14 Tahun 1964, Lampung berdiri 18 Maret 1964 dan Bandarlampung sebagai ibu kota. Ini hasil perjuangan para tokoh lokal yang menegaskan identitas, pemerintahan, dan pembangunan daerah,” ujarnya.

Sejak saat itu, lanjut ia, Lampung terus berkembang menjadi pusat ekonomi, budaya, dan pertanian di Pulau Sumatra.

Syukron mengajak seluruh masyarakat memperkuat sinergi dan menghargai jasa para pahlawan serta pendahulu dalam membangun Lampung.

“Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terus kuat sehingga pembangunan Lampung dapat lebih cepat, berkelanjutan, dan membawa sejahtera seluruh warga Lampung,” harapnya.

Wagub Jihan Nurlela menyampaikan arah pembangunan Lampung yang menekankan Lampung maju, berdaya saing, dan mandiri secara ekonomi.

“Dirgahayu ke-62 Provinsi Lampung. Peringatan ini menjadi momentum menegaskan arah pembangunan ke depan,” ujarnya.

Dia menegaskan, capaian pembangunan saat ini ialah hasil kerja keras pendahulu. Dengan Lampung berkembang sebagai lumbung pangan nasional dan penggerak ekonomi di Sumatra.

Beberapa indikator makro menunjukkan perkembangan positif, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,28 persen, tingkat kemiskinan 9,66 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia 73,98 (kategori tinggi).

“Inflasi tahun 2025 tercatat terendah di Sumatra dan kedua terendah nasional,” kata Jihan.

Bidang tata kelola pemerintahan, SAKIP meningkat ke predikat BB dan Lampung meraih penghargaan provinsi dengan kualitas pelayanan publik tertinggi secara nasional.

Pemprov Lampung juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui Program Desaku Maju, peningkatan infrastruktur kemantapan jalan 79,79 persen, dan transformasi digital melalui aplikasi Lampung-In dengan sekitar 30.000 pengguna.

Meski meraih capaian positif, tantangan pembangunan masih ada, termasuk keterbatasan fiskal dan dinamika global. Perencanaan efektif, efisien, dan kolaboratif menjadi kunci menghadapi tantangan itu. (hms)

PESAWARAN- Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, menghadiri tanam raya jagung serentak kuartal I tahun 2026 di Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Sabtu (7/3/2026).

Polda Lampung menggelar kegiatan itu bersama jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati Pesawaran

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program nasional dalam mendukung swasembada pangan, yang berpusat secara nasional di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan bersama Kapolri.

Seluruh jajaran kepolisian daerah mengikuti acara itu melalui sambungan virtual.

Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf menyampaikan, Polri terlibat dalam sektor pertanian ialah bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, Polri tak hanya berperan menjaga keamanan, tapi juga hadir membantu masyarakat meningkatkan produksi pangan.

Berdasarkan data Polda Lampung, potensi lahan jagung di wilayah Lampung mencapai 10.344,82 hektare.

Hingga awal Maret 2026, realisasi luas tanam telah mencapai 2.830,54 hektare dengan estimasi produksi sekitar 14.152,7 ton, atau telah melampaui target dari Posko Gugus Tugas Mabes Polri.

Penanaman serentak itu, luas garapan lahan mencapai 97,02 hektare yang tersebar pada kabupaten/kota di Lampung, dengan estimasi produksi sekitar 582,12 ton jagung.

Program penguatan ketahanan pangan ini juga melibatkan 892 kelompok tani binaan Polri di Lampung, dengan jumlah anggota mencapai 17.746 petani.

Pendampingan oleh jajaran Polres dan Polsek bersama kelompok tani agar potensi lahan pertanian dapat bermanfaat secara maksimal.

DPRD Lampung hadir dalam kegiatan itu menjadi bentuk dukungan legislatif terhadap sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat memperkuat pertanian serta mewujudkan kemandirian pangan nasional. (hms)

BANDARLAMPUNG- Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, M. Syukron Muchtar, mendukung rencana menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perlindungan guru.

Menurut Syukron Muchtar, regulasi itu penting untuk menjamin berlangsung pendidikan berkualitas.

Ia menilai, saat ini banyak guru berada dalam posisi dilematis. Satu sisi, menuntut guru menegakkan disiplin dalam proses pembelajaran. Sisi lain, mereka kerap khawatir berhadapan dengan soal hukum.

“Regulasi ini penting memberikan rasa aman para guru dalam bertugas. Selain itu, juga menjamin berlangsung pendidikan berkualitas,” ujarnya di ruang kerjanya, Selasa (13/1/2026).

Tak sedikit, kata ia, kasus di lapangan berujung proses pidana terhadap guru, bahkan sampai pada pemecatan dari status kepegawaiannya.

“Fakta di lapangan, banyak guru berniat menegakkan disiplin justru berakhir menghadapi proses pidana hingga pemecatan,” ujarnya.

Seimbang

Ia menegaskan, perlindungan guru harus berjalan seimbang dengan perlindungan anak yang selama ini telah regulasi atur.

“Regulasi ini jangan memberatkan salah satu pihak. Tujuannya ialah menyiptakan rasa nyaman guru mendidik dan siswa dalam belajar,” tegasnya.

Syukron juga mendorong agar ke depan aturan tersebut tidak hanya berhenti pada level Pergub.

Jika substansinya baik dan berbagai pihak menerima, ia berharap regulasi itu dapat meningkat menjadi peraturan daerah sehingga dapat lebih luas menerapkan hingga ke tingkat kabupaten/kota.

Ia juga mengingatkan orang tua berperan penting percaya penuh kepada pihak sekolah mendidik anak-anaknya.

Menurutnya, menitipkan anak ke sekolah berarti juga menitipkan amanah dan kepercayaan.

“Para siswa jangan menjadi generasi cengeng. Guru dan orang tua tegas bukan berarti keras, melainkan demi kebaikan kalian pada masa depan,” pungkasnya. (ntz)

BANDARLAMPUNG- Menjelang musim haji 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memantapkan guna memastikan proses memberangkatkan jemaah haji asal Lampung lancar.

Anggota Komisi V DPRD Lampung, Syukron Mucthar, menegaskan, seluruh pemangku kepentingan harus siap, terutama setelah Bandara Raden Inten II kembali berstatus sebagai bandara internasional.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyampaikan, tahapan musim haji kini sudah kian dekat, mulai dari bulan Rajab hingga memasuki Syawal yang biasanya dengan meningkat aktivitas memberangkatkan jemaah.

“Karena ini baru kembali beroperasi sebagai bandara internasional, seluruh stakeholder harus benar-benar menyiapkan semua dengan matang,” ujar Syukron kepada awak media, Senin (12/1/2026).

Syukron mengingatkan, kesiapan tak hanya berkaitan operasional penerbangan, tapi juga pengelolaan kepadatan di kawasan bandara.

Syukron menilai euforia masyarakat saat mengantar jamaah haji berpotensi menimbulkan macet, karena kapasitas bandara relatif terbatas.

Ia menyoroti minim fasilitas ibadah di Bandara Raden Inten II. Menurutnya, ukuran musala tersedia saat ini masih sangat kecil, sementara lokasi masjid terlalu jauh dari ruang tunggu keberangkatan.

“Sebagai bandara internasional melayani jemaah haji, fasilitas ibadah harus menjadi perhatian utama. Ini perlu segera membenahi,” tegasnya.

Komisi V DPRD Lampung, kata ia, akan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung untuk menggali sejauh mana kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

DPRD, lanjut ia, juga akan mendorong membentuk tim khusus melibatkan perwakilan Komisi V, pemerintah daerah dan instansi terkait. Ini guna memastikan seluruh tahapan pelayanan jemaah haji optimal dan tanpa polemik. (rws)

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Anggota Komisi V DPRD Lampung, M. Syukron Muchtar, menghadiri pelantikan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung masa bakti 2025–2029 di Mahan Agung, Bandarlampung, Rabu (13/8/2025).

Pelantikan ini ialah momentum penting memajukan olahraga di daerah. Selain itu, juga menguatkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan olahraga.

M. Syukron Muchtar memberikan apresiasi dan dukungan DPRD Lampung terhadap program kerja KONI Lampung.

“DPRD siap bersinergi memajukan prestasi olahraga Lampung, baik tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta KONI Lampung keluar dari sifat eksklusif dan menjadi organisasi inklusif menjadi milik seluruh masyarakat Lampung.

Gubernur menegaskan, KONI harus hadir pada setiap lapisan masyarakat, menyiptakan ekosistem olahraga luas, kolaboratif, dan partisipatif.

Ia berharap, KONI Lampung mengikuti perubahan dan perkembangan tren di dunia olahraga dengan memanfaatkan teknologi dalam metode latihan hingga cara mengelola tim.

Gubernur juga mengajak seluruh pihak mendukung upaya menjadikan Lampung bersama Banten tuan rumah PON 2032.

Ketua Umum KONI Lampung, Taufik Hidayat menekankan, soliditas, kerja sama, dan komitmen seluruh pengurus penting dalam mengembangkan potensi atlet daerah. (*)

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Anggota Komisi V DPRD Lampung, M. Syukron Muchtar, menghadiri rapat koordinasi (rakor) dan penandatanganan kerja sama Fasilitasi Sertifikasi Halal di Lampung di Hotel Novotel Lampung, Jumat (1/8/2025).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI menggelar rakor itu untuk penerapan batas kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil pada 17 Oktober 2026.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menekankan penting sertifikasi halal sebagai salah satu hak dasar umat Islam dan peluang besar mendorong produk-produk Lampung ke pasar global.

Menurut Gubernur Mirza, sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban agama, melainkan juga modal penting meningkatkan daya saing produk lokal, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurutnya, Lampung memiliki potensi besar menjadi pusat produk halal, dan sertifikasi merupakan pintu masuk untuk memanfaatkannya.

Ia mengajak semua pihak segera bertindak dan tak menunda proses sertifikasi.

Kepala BPJPH RI, Ahmad Haikal Hasan, menekankan, sertifikasi halal ialah amanah historis karena telah dapat dukungan berbagai pemerintahan, dari para presiden terdahulu hingga saat ini.

Ia menyoroti, jaminan halal merupakan bagian sistem perlindungan konsumen, penguatan ekonomi syariah, dan pemberdayaan pelaku usaha, khususnya UMKM.

“Halal bukan hanya untuk umat Islam, halal untuk semua orang, melainkan halal itu soal kebersihan, kesehatan, dan gizi,” ujar Ahmad Haikal.

Ia juga mengungkapkan, Lampung salah satu provinsi paling responsif dan menunjukkan kemajuan signifikan mendorong sertifikasi halal. Ini terbukti dari kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha.

Haikal menyoroti potensi pasar halal global sangat besar, dengan nilai mencapai triliunan dolar. Namun, ia menyayangkan masih kecil porsi Indonesia dalam pangsa pasar itu.

Karena itu, ia mendorong para kepala daerah mengintegrasikan program sertifikasi halal dalam rencana membangun daerah dan memanfaatkan APBD mendukung inisiatif ini.

Menurutnya, sertifikasi halal dapat menjadi indikator berhasil kepala daerah, selain indikator lain seperti menurunkan angka stunting dan inflasi. (*)