BANDARLAMPUNG – Wakil Wali Kota Bandarlampung, Deddy Amarullah, menghadiri Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat I DPRD Bandarlampung dengan agenda penyampaian jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kota Bandarlampung, Kamis 17 September 2026.

Sidang paripurna berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bandarlampung itu menjadi tahapan penting dalam proses pembahasan Raperda APBD.

Dalam kesempatan itu, Deddy membacakan jawaban Wali Kota Bandarlampung atas masukan, saran, dan pertanyaan yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi DPRD.

Penyampaian jawaban tersebut menjadi bagian proses pembahasan APBD untuk memastikan program pembangunan dan pelayanan publik di Bandarlampung dapat direncanakan dan dilaksanakan optimal.

Pemerintah Kota Bandarlampung menegaskan pembahasan APBD mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Masukan DPRD menjadi bagian penting dalam menyempurnakan arah kebijakan anggaran agar mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sidang paripurna turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandarlampung.

Pembahasan Raperda APBD selanjutnya menjadi rangkaian tahapan penyusunan anggaran daerah sebelum ditetapkan menjadi APBD Kota Bandarlampung. (*)

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal Darminto, menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 kepada Wakil Ketua III DPRD Lampung, Yozi Rizal.

Penyerahan itu dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I di Ruang Sidang DPRD Lampung, Senin (26/8/2024).

Fahrizal membacakan sambutan Penjabat Gubernur Lampung, menekankan, penyusunan Raperda APBD secara substansial penting mengikuti sepakat bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Lampung. 

Kesepakatan itu pada 23 Agustus 2024 terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Ia berharap rencana tersebut dapat menjadi landasan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.

“Rancangan APBD 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan, dan pembangunan berbagai sektor. Alokasi anggaran ini harus sesuai kemampuan pendapatan dan penerimaan anggaran sehat,” ujarnya.

Pemprov Lampung dan DPRD, kata ia, telah melalui proses kajian mendalam serta intensifikasi pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, perangkat daerah, dan fraksi DPRD.

“Melalui langkah ini, program-program usulan dapat benar-benar bermanfaat nyata bagi masyarakat Lampung,” ujarnya.

Ia menyampaikan, kebijakan menyusun Raperda APBD 2025 telah mengacu pada berbagai ketentuan peraturan-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Juga, kata ia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2025 juga menjadi acuan penting dalam menyusun raperda ini.

Ia mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Lampung karena dukungan dan kerja sama dalam proses menyusun Raperda APBD 2025.

“Kami berharap DPRD dapat membahas san menyetujui raperda ini menjadi peraturan daerah yang akan menjadi pedoman pembangunan Lampung 2025,” ucapnya. (*)

KALIANDA, SAYLAMPUNG.ID- Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Nanang Ermanto, menyampaikan pengantar nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lamsel Tahun Anggaran 2024.

Nanang Ermanto menyampaikan raperda itu dalam rapat paripurna DPRD Lamsel di ruang sidang utama gedung DPRD setempat, Senin (5/8/2024).

Wakil Ketua I DPRD Lamsel, Agus Sartono, bersama Wakil Ketua II Agus Sutanto, dan Wakil Ketua III Amelia Nanda Sari memimpin rapat paripurna itu.

Hadir pula 33 anggota dari seluruh jumlah 50 anggota DPRD Lamsel.

Nanang mengatakan, hakikat menyusun Raperda Perubahan APBD Lamsel 2024 itu menata kembali Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dalam APBD Induk.

“Juga memprogramkan beberapa kegiatan bersifat prioritas dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi anggaran, norma dan prinsip anggaran berbasis kinerja,” katanya.

Ia juga menjabarkan rinci tentang Rancangan Perubahan APBD 2024. Poyeksi anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp2.386.916.947.019.

“Total anggaran pendapatan daerah berkurang Rp24.226.724.593 bila dibandingkan target pendapatan pada APBD Murni,” ungkap Nanang.

Nanang menyampaikan, untuk alokasi anggaran Belanja Rp2.461.044.585.104 bertambah Rp61.367.577.132,00 berbandingkan proyeksi APBD murni.

Rinciannya, Belanja Operasi bertambah Rp47.618.413.640,00, Belanja Modal bertambah Rp16.281.224.144,00 dan Belanja Transfer bertambah Rp1.467.939.348.

“Proyeksi penerimaan pembiayaan Rp100.360.168.225 bertambah Rp85.594.301.725, dibanding proyeksi Silpa pada APBD induk. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan ialah Rp26.232.530.140,” bebernya

Nanang berharap, legislatif dapat membahas dan menindak lanjuti nota pengantar Raperda Perubahan APBD 2024 ini untuk mengesahkan menjadi Peraturan Daerah.

“Insyaallah, kebersamaan, kerja sama dan semangat gotong royong dari kita semua akan berkontribusi nyata mempercepat pembangunan. Sehingga akan bermanfaat besar untuk masyarakat di Lamsel,” ujar Nanang.

Dari pandangan umum delapan fraksi di DPRD Lamsel, seluruh fraksi menyatakan bersedia membahas Rancangan Perubahan APBD 2024. (*)