BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus membangun ekosistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara menyeluruh.

Begitu kata Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela saat menyambut kunjungan kerja Menteri PPPA RI Arifah Fauzi dalam Rapat Koordinasi bersama Forum Puspa, Forum Anak Daerah, Puspaga, PATBM, dan Dinas PPPA kabupaten/kota se-Lampung di Ruang Abung Balai Keratun, Minggu (26/7/2026).

Wagub Jihan mengapresiasi perhatian Menteri PPPA ke Lampung. Menurutnya, sinergi Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota menjadi kunci keberhasilan program perlindungan dan pemberdayaan.

“KehadiranMenteri menjadi simbol, bahwa Lampung menjadi perhatian. Kami butuh dikawal betul dalam menjalankan tugas sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” ujar Jihan.

Dia menjelaskan isu perempuan dan anak di Lampung kini tak hanya menjadi program dinas, tapi sudah menjadi gerakan sosial. Salah satunya gerakan “Ayah Mengantar Anak ke Sekolah” saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang antusiasmenya luar biasa.

Guna memperluas jangkauan hingga pelosok, Pemprov Lampung meluncurkan Desa TAPIS *Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Menuju Indonesia Emas). Program ini diperkuat dengan Bimbingan Teknis Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Data menunjukkan 9-11 persen perempuan di Lampung berstatus kepala keluarga.

“Ini perlu kita tata ekosistemnya agar mereka punya peluang lebih baik mengembangkan kapasitas sebagai kepala keluarga perempuan. Dengan intervensi ini, keluarga akan lebih kuat,” kata Jihan.

Di sisi hal sipil dan partisipasi publik anak, Pemprov telah membentuk Forum Anak Daerah di seluruh kabupaten/kota. Selain itu ada Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) untuk membekali orang tua dengan pola pengasuhan adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi.

“Kami percaya anak-anak bukan hanya objek pembangunan, mereka bagian dari solusi bangsa. Mereka punya hak didengar, berpendapat, dan berkontribusi,” tegasnya.

Terkait kekerasan dan perundungan, Pemprov Lampung menerapkan prinsip zero tolerance. Penguatan layanan lewat optimalisasi UPTD PPA provinsi dan kabupaten/kota, berkolaborasi dengan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kanwil Kemenkumham.

“Tak ada toleransi terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lewat UPTD PPA, kami perkuat layanan pendampingan hukum, psikologis, hingga rehabilitasi,” tambahnya.

Apresiasi Menteri PPPA

Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebut berdasarkan data BPS, perempuan 49,4% dan anak 31,6% dari total populasi Indonesia. “Artinya perempuan dan anak punya posisi dan peran strategis untuk Indonesia. Anak kita hari ini adalah pemimpin 2045. Bagaimana mereka memimpin, tergantung kita memperlakukan mereka hari ini,” ujarnya.

Berdasarkan data SIMFONI PPA 2025, tercatat 35.020 kasus kekerasan dengan 36.920 korban. Tempat kejadian terbanyak di rumah tangga dengan pelaku orang terdekat. Tantangan lain ialah kecanduan gawai dan paparan pornografi yang berdampak pada kesehatan mental anak.

Dia mengingatkan, pola pengasuhan jangan berhenti dan harus beradaptasi secara dinamis sesuai perkembangan zaman guna membentengi karakter anak.

“Benteng untuk anak bukan tembok beton, melainkan benteng di dalam hati. Kalau dia tahu itu tidak baik, dia akan meninggalkannya,” kata Arifah.

Dia mengapresiasi Lampung karena UPTD PPA telah 100 persen terbentuk di seluruh kabupaten/kota.

Menteri PPPA juga mendorong optimalisasi program “Kemudi” untuk menyalurkan Suara Anak Indonesia ke pengambil kebijakan daerah. (Pemprov Lampung)

BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung mendorong penguatan sinergi perlindungan anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Komitmen itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Lampung Diah Dharma Yanti, yang mewakili Ketua DPRD pada Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 di Balai Keratun, Kamis 23 Juli 2026.

Acara juga dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Firsada mewakili Gubernur Lampung, Bunda Forum Anak Lampung Purnama Wulansari Mirza, Ketua IKAD Lampung Irene Fransisca, Ketua Dharma Wanita Persatuan Lampung Agnesia Bulan Marindo, unsur Forkopimda, kepala OPD, lembaga pemerhati anak, pengurus Forum Anak, serta ratusan anak dari kabupaten/kota.

Muhammad Firsada membacakan sambutan Gubernur Lampung menegaskan anak adalah investasi pembangunan paling berharga. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan bertanggungjawab memenuhi hak anak sejak dini melalui lingkungan aman, sehat, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung juga mengajak pemerintah kabupaten/kota memperkuat kolaborasi lintas sektor agar desa, sekolah, fasilitas kesehatan, ruang publik, hingga ruang digital menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, bermain, dan berkreasi.

Menanggapi hal itu, Diah Dharma Yanti menegaskan HAN harus menjadi momentum memperkuat komitmen pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Dia menegaskan, DPRD Lampung mendukung kebijakan dan program yang berpihak pada anak. Kualitas generasi penerus ditentukan lingkungan aman, sehat, serta kesempatan tumbuh dan belajar yang sama.

“Sinergi pemerintah, keluarga, dunia pendidikan, dan masyarakat adalah kunci mewujudkan generasi Lampung berkarakter dan berdaya saing,” ujar Diah.

Bunda Forum Anak Lampung Purnama Wulansari Mirza menyebut anak merupakan amanah dan aset masa depan yang harus dijaga bersama. Pemenuhan hak anak, lanjutnya, bukan hanya tanggung jawab keluarga, melainkan juga pemerintah, pendidikan, dan masyarakat.

Sebagai rangkaian HAN 2026, Pemprov Lampung meluncurkan GERMAS RANA (Gerakan Ruang Aman Nyaman Anak) sebagai komitmen menghadirkan lingkungan aman dan ramah anak.

Kegiatan juga diisi penyerahan bantuan ke panti asuhan, pentas seni budaya, pameran karya anak, dan penampilan kreativitas anak Lampung.

DPRD Lampung menegaskan akan terus mendukung kolaborasi pemerintah, legislatif, pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam membangun sistem perlindungan anak berkelanjutan. Sinergi itu diharapkan menyiptakan lingkungan aman dan inklusif agar anak Lampung tumbuh sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. (hms)

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bertemu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mendukung upaya perlindungan anak secara menyeluruh melalui menguatkan koordinasi lintas sektor dan memberdayakan pemerintah desa.

Pertemuan itu antara Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan dan Komisioner KPAI Dian Sasmita di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Jumat (4/7/2025).

Pertemuan itu juga membahas penguatan sistem perlindungan anak, khususnya mencegah dan menangani tindak pidana kekerasan seksual anak.

Komisioner KPAI Dian Sasmita menekankan, kerja kolaboratif penting antara semua pemangku kepentingan tingkat daerah, termasuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.

“Banyak temuan kami di lapangan yang sebenarnya bisa menjadi bahan advokasi ke tingkat nasional,” ujarnya.

Tantangan PATBM

Dian mengapresiasi sejumlah inisiatif positif di Lampung, khususnya melalui penguatan desa dan Forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang telah terbentuk pada ratusan desa di tiga kabupaten, termasuk Pesisir Barat.

“Penguatan desa via PATBM cukup menjanjikan di Lampung. Komunitas ini telah bergerak berbagai lini, mulai tokoh masyarakat, perempuan, nelayan, bahkan melibatkan forum anak. Ini potensi luar biasa,” jelasnya.

Dian juga menyoroti tantangan PATBM hadapi, terutama menguatkan lembaga. Menurutnya, gerakan masyarakat bersifat sukarela tetap perlu dukungan struktural dan kelembagaan kuat dari pemerintah.

Ia menyontohkan, beberapa wilayah, struktur PATBM mulai menguatkan melalui lembaga kemasyarakatan desa agar program edukasi dan mencegah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Tantangan Kekinian

Selain itu, KPAI mencatat, beberapa pekon di Lampung telah mulai mengalokasikan dana desa untuk mendukung perlindungan anak.

Dian menilai langkah ini sangat strategis karena selama ini urusan perlindungan anak seringkali hanya satu dinas saja, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Padahal isu perlindungan anak itu menyangkut pendidikan, kesehatan, kependudukan, bahkan keterlibatan pemerintah desa. Ini kerja lintas sektor,” tegasnya.

KPAI juga menyoroti tantangan kekinian anak-anak hadapi, seperti marak eksploitasi seksual berbasis siber.

“Trafficking sekarang tak lagi pada tubuh anak tapi pada gambar. Tantangan ini kian kompleks, sehingga harus meningkatkan dalam mencegah dan mengurangi risiko,” katanya.

Dian juga mengapresiasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Satgas pada sekolah-sekolah di Lampung. Menurutnya, pendekatan ini menjadi langkah awal penting menyiptakan lingkungan belajar aman dan ramah anak.

Dukungan Pemprov

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan medukung penuh langkah-langkah KPAI. Ia menjelaskan, telah melakukan koordinasi antarsektor, termasuk melibatkan bidang pendidikan, sosial, hingga stakeholder lainnya.

“Di tingkat provinsi, kami terus berupaya membangun sinergi. Karena provinsi ini tak mengelola langsung urusan kabupaten/kota. Maka kekuatan kolaborasi jadi kunci,” ujarnya.

Marindo menambahkan, berbagai keterbatasan menjadi tantangan nyata melaksanakan program perlindungan anak.

Karena itu, ia menilai penting inovasi dan pendekatan regulatif memanfaatkan potensi yang ada di desa-desa dan pekon.

“Kami mendorong agar pemerintah desa jadi bagian penting solusi. Ketika desa punya inisiatif, ini akan menguatkan sistem perlindungan menyeluruh dari bawah,” katanya. (adpim)