KALIANDA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) kembali mendapat pengakuan atas inovasi tata kelola pemerintahannya.

Kali ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI menyambangi Pemkab Lamsel untuk sharing knowledge terkait pengembangan sistem informasi pendukung layanan pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Kunjungan itu setelah Bappenas menilai sistem informasi PBJ Lamsel sebagai salah satu terbaik karena mampu mendukung tata kelola layanan pengadaan optimal, efektif, dan akuntabel.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamsel, Supriyanto, menerima rombongan Bappenas di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lamsel, Senin (11/5/2026).

Supriyanto mengatakan, forum berbagi pengetahuan ini momentum strategis menguatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya sektor PBJ kian transparan, efektif, dan akuntabel.

“Pertemuan ini jadi peluang sangat baik untuk saling berbagi informasi, pengalaman, serta inovasi dalam pengelolaan PBJ,” ujar Supriyanto.

Ia berharap, jajaran pengelola PBJ di Pemkab Lamsel dapat memanfaatkan forum ini sebagai ruang belajar dan mengenguatkan kapasitas meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Banyak hal positif dapat kita petik dalam pertemuan ini. Tak hanya PBJ, tapi juga pengembangan tata kelola pemerintahan lebih baik,” ujarnya.

Pengelola PBJ Bappenas, Yanuar Adiantoro mengatakan, kunjungan ini guna mempelajari pengembangan aplikasi dan sistem informasi pendukung layanan PBJ yang telah pemerintah daerah ini terapkan.

Menurutnya, sistem informasi Bagian PBJ Lamsel menjadi salah satu terbaik dan layak menjadi rujukan karena terbukti mampu mendukung proses layanan pengadaan optimal.

“Sistem informasi Bagian PBJ Lamsel sangat baik dan dapat jadi referensi pengembangan layanan PBJ di Bappenas,” kata Yanuar.

Ia berharap, kunjungan ini awal terbangun sinergi lebih kuat antara Bappenas dan Pemkab Lamsel mendorong penguatan tata kelola pengadaan berbasis digital.

“Hasil pertemuan ini jadi bahan pembelajaran bersama serta mendorong peningkatan kualitas layanan PBJ lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di masing-masing instansi,” pungkasnya.

Kunjungan ini menegaskan, inovasi digital di daerah tak hanya berdampak meningkatkan pelayanan internal, tapi juga mampu jadi model pembelajaran tingkat nasional. (Kmf)

BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmen meningkatkan efisiensi dan transparansi belanja daerah melalui penguatan kompetensi para pelaku Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Fokus utama mengarah pada implementasi strategi konsolidasi paket pengadaan dan optimalisasi sistem E-Purchasing sebagai instrumen kunci mencegah boros anggaran.

Begitu kata Kepala Biro PBJ Setdaprov Lampung, Sukmawan Hendriyanto, membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung saat membuka kegiatan Peningkatan Kompetensi Pelaku PBJ di Gedung Pusiban, Selasa (28/04/2026).

Gubernur menekankan, transformasi digital melalui E-Katalog bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah strategis menyiptakan proses pengadaan lebih cepat, terbuka, dan akuntabel.

“Langkah ini akan membantu kita bekerja lebih rapi, dan meminimalisasi potensi salah. Yang terpenting, memperkuat percaya publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah,” tegasnya.

Pemprov Lampung menaruh harapan kepada jajaran CPNS berlatar belakang keahlian bidang teknologi informasi. Mereka hadir sangat relevan mengakselerasi proses digitalisasi pengadaan yang kini menuntut pemahaman mendalam terhadap sistem elektronik.

Ketua Pelaksana Kegiatan, Budi Setiawan, melaporkan, agenda ini memberikan panduan teknis mengenai peran dan tanggung jawab Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai regulasi terbaru, termasuk Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

Narasumber kegiatan, Hernaning Rangga Dita Utama dari LKPP RI, memaparkan penting pemahaman batasan kewenangan guna menghindari risiko hukum.

Biro PBJ Lampung, Yusron menjelaskan kewajiban penggunaan produk dalam katalog serta prioritas penggunaan Produk Dalam Negeri dan pelibatan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi.

Melalui konsolidasi pengadaan, tercipta efektivitas belanja yang sejalan prinsip Value for Money dan memastikan setiap rupiah anggaran berdampak maksimal bagi masyarakat Lampung. (kmf)

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Asisten Administrasi Umum, Senen Mustakim, membacakan sambutan tertulis Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, dalam apel gabungan mingguan lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Lapangan Korpri, Senin (20/1/2025).

Samsudin menyebutkan, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menjadi salah satu penggerak roda perekonomian yang di dalamnya menyediakan lapangan kerja luas, memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil, membuka usaha baru.

Hal itu menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut rilis data BPS triwulan III 2024 pada 5 November, pertumbuhan ekonomi Lampung meningkat 4,81% (y-on-y).

Tahun 2024, tingkat inflasi Lampung secara year on year (yoy) dan kumulatif (ytd) tercatat 1,57%, hal ini sama dengan tingkat inflasi nasional. Atas capaian ini, tingkat inflasi Lampung terjaga, stabil, dan terkendali baik dan sesuai rentang target sasaran 2,5±1%.

Untuk itu, Samsudin mengajak stakeholder bersama-sama melakukan berbagai langkah strategis, responsif, dan tepat sasaran menyikapi potensi inflasi.

Selain itu, ajak ia, selalu berpedoman Strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif

Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP-RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui E- Purchasing, menjelaskan, pengadaan sebagai katalisator pembangunan nasional dan daerah, untuk dapat dengan proses cepat dan aman bagi pelaku pengadaan.

Melalui Katalog Elektronik versi 6 sebagai platform digital memudahkan proses PBJ oleh pemerintah.

“Guna upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, saya mengingatkan kembali penting pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui platform Sisma Siger yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung,” ujarnya.

Langkah itu selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN- RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi Nomor 659 Tahun 2024, hasil pemantauan evaluasi dan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik lingkup pemerintah daerah, Lampung peringkat 12 dari 33 provinsi di Indonesia.

“Meski kita sudah menunjukkan capaian cukup baik, ini juga menjadi tantangan kita semua terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, agar kian bisa memenuhi harapan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh perangkat daerah mendukung pelaksanaan survei dengan serius dan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik. (kmf)