BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, menyoroti dugaan manipulasi impor tapioka.

Fauzi Heri mengungkapkan hal itu dalam rapat dengar pendapat dengan perwakilan pabrik tapioka di Bandarlampung, Selasa (11/3/2025).

Menurutnya, dugaan manipulasi itu bisa merugikan petani dan industri dalam negeri dengan beragam modus, seperti kemungkinan importir memainkan kode Harmonized System (HS) menghindari tarif tinggi.

Selain itu, lanjut ia, politik dumping negara asal dapat menyebabkan membeli tapioka impor dengan harga rendah.

“Ini (dumping) perlu kajian mendalam tentang impor tapioka untuk melindungi harga singkong petani lokal,” tegasnya.

Menurut ia lagi, HS Code 1108.14.00 tepung tapioka bisa saja ada manipulasi menjadi kode lain dengan tarif lebih rendah.

“Jika ini benar terjadi, kita harus mengusulkan Bea Masuk Antidumping agar harga singkong petani tak jatuh akibat persaingan tak sehat dengan tapioka impor,” ujarnya.

Menurutnya, jika impor tapioka terus meningkat drastis dan mengancam industri dalam negeri, pansus dapat merekomendasikan penerapan tindakan pengamanan perdagangan, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011.

“Kita bisa mengusulkan bea masuk tinggi atau tarif barrier serta menetapkan berapa kuota impor tapioka setiap tahun,” ujarnya.

Namun, tandas ia, harus mengkaji cermat kebijakan ini karena negara-negara ASEAN memiliki perjanjian pasar bebas dengan tarif bea masuk nol.

Buka-Tutup

Ketua Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, meminta pabrik tapioka tujuh kabupaten tetap melayani pembelian singkong petani.

Ia menyoroti kebijakan buka-tutup pabrik menyebabkan antrean panjang truk pengangkut singkong berhari-hari. Hal ini merugikan petani karena kualitas singkong menurun.

“Jangan seperti sekarang ini, perusahaan buka-tutup. Petani harus menunggu tiga hari, baru bisa bongkar muatan. Kualitas singkong turun, harga ikut merosot,” ungkapnya.

“Jika perlu, pabrik buka 24 jam, apalagi sebentar lagi Lebaran, petani butuh uang untuk lebaran,” kata ia lagi.

Perwakilan PT Muarajaya, R. Harun Nurdin, mengungkapkan, pabrik sulit menyerap singkong petani jumlah besar karena harga tapioka impor jauh lebih murah dari harga Kementerian Pertanian, yakni Rp1.350 per kilogram.

“Kami sepakat agar pemerintah segera memberlakukan larangan dan membatasi impor tapioka serta bahan penggantinya. Ini demi menjaga harga singkong tetap stabil bagi petani,” katanya. (*)