BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan pentingnya kolaborasi ulama dan umara dalam membina moral generasi muda serta mempercepat ketahanan ekonomi umat berbasis syariah.

Begitu kata Asisten Pemerintahan dan Kesra M. Firsada saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung di Hotel Horison, Kamis 15 Oktober 2026.

Musda XI MUI Lampung 2026 mengusung tema “Meneguhkan Khidmat Utama, Memperkuat Ketahanan Umat, Membangun Lampung Berkeadaban”. Agenda permusyawaratan tertinggi organisasi ini digelar rutin setiap lima tahun sekali.

Musda dihadiri 120 peserta yang mencakup Dewan Pertimbangan MUI Provinsi, Dewan Pimpinan MUI Provinsi, pengurus MUI kabupaten/kota se-Lampung, serta perwakilan ormas Islam, pondok pesantren, dan perguruan tinggi Islam.

M. Firsada membacakan sambutan tertulis Gubernur menekankan pembangunan fisik dan penguatan spiritualitas keagamaan harus berjalan beriringan demi menyongsong masa depan daerah yang berkemajuan.

“Pembangunan tanpa agama akan kehilangan arah, sementara agama tanpa pembangunan akan kehilangan daya. Keduanya harus berjalan berdampingan sejalan dengan semangat ‘Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas’,” ujarnya.

Menurut Gubernur, MUI memiliki peran strategis sebagai pelayan umat (Khadimul Ummah) sekaligus mitra terdekat pemerintah (Shadiqul Hukumah). Peran ganda ini relevan di tengah dinamika kependudukan Lampung 2026, di mana 68,3 persen penduduk merupakan usia produktif dan Indeks Pembangunan Manusia 2025 berada pada angka 73,98.

Pemprov memandang persoalan maraknya paham intoleran di media sosial, penyalahgunaan narkoba, hingga degradasi moral generasi muda bukan semata persoalan penegakan hukum, melainkan menyentuh akar keimanan dan akhlak. Sebab itu, suara penyejuk dan bimbingan para ulama sangat masyarakat nantikan.

Di samping pembinaan akhlak, Gubernur menyoroti pentingnya kemandirian ekonomi umat. Mengingat indeks inklusi keuangan syariah nasional baru mencapai 13,41 persen, Pemprov mengajak MUI memaksimalkan potensi 1.008 penyuluh agama Islam di Lampung guna memasifkan literasi syariah serta melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman daring ilegal dan investasi bodong.

“Umat yang kuat imannya harus kuat pula ekonominya. Saya mengajak MUI juga mengawal ekonomi syariah sebagai arus utama. Mulailah dari koperasi pesantren, zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif,” tegasnya.

Pemprov juga menyambut positif peluncuran Gerakan Nasional Wajib Halal Oktober (WHO) 2026. Dari 492.986 UMKM di Lampung, 99,5 persen merupakan usaha mikro, termasuk sektor kuliner yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi. Sertifikasi halal dipandang sebagai instrumen mutlak untuk perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing usaha.

Tercatat per Juli 2026, sebanyak 225.582 produk di Lampung telah mengantongi sertifikat halal. Pemprov berkomitmen menggerakkan dinas terkait dan merangkul bupati/wali kota guna memperluas fasilitasi sertifikasi halal bersama LPPOM MUI dan pondok pesantren.

“Kami berharap MUI terus menjadi tenda besar umat, menjadi tempat bertemu semua ormas Islam, menjadi penyejuk di tengah perbedaan. Khidmat, ketahanan, dan keberadaban akan terwujud bila ulama dan umara bergerak bersama,” pungkasnya.

Ketua MUI Lampung Prof. Moh. Mukri menggarisbawahi di tengah kemajemukan masyarakat Lampung kaya keragaman etnis, suku, dan budaya, soliditas antarorganisasi keagamaan menjadi kunci utama stabilitas daerah. MUI dinilai berhasil menjaga kerukunan internal umat karena senantiasa mengedepankan prinsip saling menghormati.

“Kita bukan hanya di situ ranah NU, hanya Muhammadiyah, hanya yang lain, bukan. Kita sama-sama, saling ‘nguwongke’, saling menghargai satu dengan lain. Sehingga nyaris di kepengurusan MUI selama 5 tahun kita tak pernah ada keributan, kegaduhan. Karena apa? Kita jadi payung besar. Jadi payung besar bisa berteduh siapa saja,” tuturnya.

Mukri menyoroti peran strategis ulama dan cendekiawan dalam menyikapi persoalan sosial serta menjawab tantangan moral zaman. Menurutnya, umat saat ini membutuhkan keteladanan nyata di tengah maraknya polarisasi dan disrupsi sosial.

Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan menggarisbawahi tiga tugas pokok yang wajib dipegang teguh seluruh struktur kepengurusan MUI di semua tingkatan, yaitu sebagai pelayan umat (khadimul ummah), pelindung umat (himayatul ummah), dan mitra pemerintah (shadiqul hukumah).

Buya Amirsyah menguraikan analogi gerakan organisasi kelembagaan Islam. Mengutip pesan KH. Ma’ruf Amin, ia menekankan agar penguatan MUI bersama jejaring ormas Islam, pondok pesantren, dan akademisi bertindak seperti dinamo, bergerak sistemik, terukur, dan menggerakkan seluruh lini pembinaan masyarakat.

Pada momentum pembukaan, rangkaian kegiatan juga diisi peluncuran Gerakan Nasional Wajib Halal Oktober (WHO) 2026 yang ditandai penyerahan sertifikat halal secara simbolis kepada belasan perwakilan pelaku usaha di Lampung. (pemprov)

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal membuka Ijtima’ Ulama dan Umara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Horison, Senin (8/9/2025) malam.

Forum dua hari itu menjadi ruang pertemuan strategis antara ulama dan pemerintah merumuskan langkah menjaga keutuhan bangsa dan menguatkan kepercayaan publik.

Gubernur Mirza menekankan sinergi ulama dan pemerintah penting sebagai penopang kehidupan berbangsa.

“Ulama ialah penerang hati umat, sementara umara ialah penggerak roda pemerintahan. Ketika keduanya berjalan beriringan, bangsa ini akan kokoh dan kepercayaan masyarakat terjaga,” ujar Gubernur.

Mirza menilai persatuan ulama dan pemerintah bukan sekadar simbolik. Ia mengingatkan pengalaman negara lain gagal menjaga keutuhan karena tak ada kesatuan hati antara rakyat, ulama, dan pemerintah.

“Bagi saya, syarat damai ialah satu hati. Forum ijtima ini tentu akan mengikat kesatuan itu,” katanya.

Kontribusi Ponpes

Ia juga menyinggung peran pondok pesantren (ponpes) di Lampung. Menurut data pemerintah, terdapat sekitar 1.300 pondok berkontribusi mengisi kekosongan sosial di masyarakat.

“Para ulama di pondok-pondok inilah paham betul permasalahan umat,” ucap Gubernur.

Ia menilai forum keagamaan semacam ini berdampak langsung pada kondisi sosial politik daerah. Ia menyontohkan doa bersama sehari sebelum aksi unjuk rasa di Lampung sebagai upaya mendinginkan suasana.

“Ijtima ini bukan pertemuan seremonial, melainkan panggilan persatuan dan momentum menyatukan langkah,” ujarnya.

Gubernur mengaitkan forum ini dengan visi pembangunan jangka panjang. Ia menyebut visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045” hanya bisa terwujud bila ulama, pemerintah, dan masyarakat saling bergandengan tangan.

“Ulama memberi arahan moral, pemerintah menjalankan kebijakan dengan amanah, dan masyarakat menjaga harmoni,” katanya.

Rujukan Pemerintah

Ketua Umum MUI Lampung, Prof. KH. Moh. Mukri, menegaskan forum ini berfungsi sebagai penguat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah.

“Kita ingin Lampung menjadi contoh, bahwa ulama dan umara bisa beriringan menjaga keutuhan bangsa,” ujar Mukri.

Ia berharap kegiatan ini menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi rujukan pemerintah, baik tingkat daerah maupun pusat.

Menurutnya, berbagai elemen masyarakat terlibat sangat penting menguatkan peran agama dan kepemimpinan dalam kehidupan bernegara.

Ijtima’ Ulama dan Umara di Lampung menandai upaya nyata membangun selaras antara kekuatan spiritual dan politik.

Forum ini ini juga menjadi fondasi baru dalam menjaga harmoni sosial. Selain itu, juga memastikan pembangunan di daerah berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan keagamaan. (kmf)

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, menerima silaturahmi pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Bandarlampung, Senin (30/9/2024).

Kunjungan itu juga dalam rangka membahas program kerja MUI Lampung.

Samsudin mengapresiasi kinerja dan program-program kerja MUI Lampung karena turut berkontribusi aktif membangun Lampung.

Menurutnya, kontribusi MUI di Lampung telah sejalan dengan program MUI Pusat dan Pemprov Lampung.

Samsudin meminta MUI Lampung turut memperhatikan pembangunan Masjid Al-Hijrah di Kota Baru, Jati Agung.

Saat ini pembangunan masjid, lanjut ia, mulai kembali dan tidak menggunakan dana APBD Provinsi Lampung.

“Saya menggagas masjid ini dan akan kita bangun dari tahun 2024 tanpa menggunakan APBD terlebih dahulu. Alhamdulillah sudah terkumpul donasi,” ungkapnya.

Ia meyakini, mendahulukan membangun Masjid Al-Hijrah ini akan menjadi sebuah berkah untuk berlanjut pembangunan kawasan Kota Baru.

Ketua Umum MUI Lampung, Prof KH. Moh. Mukri mengatakan, MUI Lampung ialah salah satu MUI daerah paling aktif menurut pengurus pusat.

Mukri mengungkapkan, MUI Lampung memiliki Ganas Annar. Lembaga ini bertugas pendampingan narkoba di Lampung dan telah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional.

Selain itu, ia mengatakan, MUI Lampung juga memiliki lembaga yang menangani masalah lingkungan, seni, dan budaya.

“Kita minta teman-teman berkonsentrasi, terutama pondok-pondok pesantren dan masjid-masjid ramah lingkungan,” ucapnya.

Mukri berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung lantaran telah memberikan atensi dan perhatian MUI Lampung. (adpim)

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, membuka silaturahmi bersama alim ulama dengan tema “Bersama Ulama, Lampung Damai” di Hotel Novotel, Sabtu (10/8/2024). 

Provinsi Lampung menyelenggarakan pemilihan gubernur/wakil gubernur, pemilihan 13 bupati/wakil bupati, dan 2 wali kota/wakil wali kota secara serentak pada 27 November 2024

Menurut Samsudin, kegiatan ini ialah salah satu ikhtiar memperteguh ukhuwah Islamiyah persaudaraan sebagai umat muslim dan ukhuwah wathaniyah persaudaraan sebagai bangsa guna mendukung pilkada damai dan bermartabat. 

Ulama, kata ia, berperan memperkuat ukhuwah ini sangat penting.

Karena, menurutnya, kebijaksanaan dan pengaruh ulama dapat memandu umat menjaga persatuan, menghindari konflik, dan mendorong partisipasi aktif proses demokrasi. 

Ia berharap, silaturahmi ini dapat mempererat tali persaudaraan dan sinergi antara pemerintah dan ulama.

“Dukungan dan partisipasi aktif semua pihak, kita dapat memastikan Pilkada 2024 aman, adil, damai, dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara,” ucapnya. 

Kegiatan ini, kata ia, menjadi awal lebih banyak kerja sama bermanfaat masa depan.

Selain itu, lanjut Samalsudin, juga menguatkan komitmen menjaga Lampung sebagai daerah damai, harmonis, dan penuh berkah. 

Ketua MUI Lampung, KH. Moh. Mukri mengatakan, kegiatan ini bentuk peduli MUI menyampaikan ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin, sejuk, dan memotivasi perdamaian, khususnya menjelang Pilkada Serentak 2024. 

Ia mengungkapkan, kegiatan ini juga mengundang Forum Kerukunan Umat Beragama lintas agama untuk menegaskan, bahwa seluruh agama mengajarkan ajaran damai, sejuk, dan toleran. 

“Karena aslinya, Bangsa Indonesia sejak era Majapahit sampai saat ini ialah bangsa sangat toleran. Dengan kata lain, genetika Bangsa Indonesia ini ialah genetika Bhinneka Tunggal Ika,” kata ia. 

Mukri mengajak masyarakat menghadirkan Pilkada aman, nyaman, damai, sentosa, dan menginspirasi provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. (kmf)