BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung Tahun Anggaran 2025, sekaligus penetapan rekomendasi DPRD, <span;>Selasa (7/7/2026).

<span;>Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar memimpin rapat bersama Wakil Ketua I Kostiana, Wakil Ketua II Ismet Roni, Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, dan Wakil Ketua IV Naldi Rinara S. Rizal <span;>di Ruang Sidang DPRD Lampung.

<span;>Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mewakili Gubernur Lampung, anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, dan tamu undangan

<span;>Agenda awal rapat adalah penyampaian laporan hasil kerja Pansus yang telah membahas LHP BPK Lampung atas LKPD Pemprov Lampung 2025. Laporan ini memuat hasil pembahasan dan rekomendasi DPRD sebagai bagian fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

<span;>Berdasarkan pembahasan Pansus, DPRD Lampung menyusun sejumlah rekomendasi untuk penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

<span;>Usai laporan Pansus, pimpinan rapat meminta persetujuan anggota dewan. DPRD Lampung menerima dan menyetujui hasil kerja Pansus. Rapat berlanjut dengan pembacaan konsep Keputusan DPRD Lampung oleh Sekretaris DPRD.

<span;>Lewat<span;> paripurna ini, DPRD menetapkan Keputusan DPRD Lampung tentang Rekomendasi atas LHP BPK Lampung terhadap LKPD Pemprov Lampung 2025. Keputusan ini menjadi bagian pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dan menjadi rekomendasi kepada Pemprov untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.

<span;>Pimpinan rapat mengapresiasi Pansus, Pemprov Lampung, BPK Lampung, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses pembahasan hingga penetapan rekomendasi.

<span;>”DPRD berharap rekomendasi yang telah disahkan dapat ditindaklanjuti secara optimal guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar pimpinan rapat. (hms)

BANDARLAMPUNG – DPRD Lampung menggelar rapat paripurna istimewa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Jumat (12/6/2026).

Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar memimpin rapat. Hadir pula Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Novy Gregory Antonius Pelenkahu.

BPK menyerahkan LHP atas LKPD Lampung 2025 kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Mewakili BPK RI, Novy Gregory Antonius Pelenkahu mengapresiasi komitmen Pemprov Lampung menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LKPD Lampung 2025.

“Capaian ini hasil kerja bersama seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam membangun tata kelola keuangan kian baik,” ujar Novy.

Novy menekankan pentingnya sinergi BPK, DPRD, dan pemerintah daerah mewujudkan pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. DPRD punya peran strategis menindaklanjuti hasil pemeriksaan lewat fungsi pengawasan.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi BPK atas masukan dan rekomendasi. Ia berkomitmen segera menindaklanjuti temuan melalui rencana aksi agar rekomendasi selesai tepat waktu.

“Rekomendasi BPK jadi bahan evaluasi kami. Pemprov Lampung akan susun action plan dan segera sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ke DPRD,” katanya.

Selain itu, Pemprov Lampung segera menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 kepada DPRD Lampung.

Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar menegaskan rapat paripurna ini amanat konstitusi. Hasil pemeriksaan BPK jadi instrumen penting DPRD menjalankan fungsi pengawasan APBD.

“Kami apresiasi BPK RI dan BPK Perwakilan Lampung. Hasil ini landasan DPRD mengawal pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.

DPRD Lampung berkomitmen mengawal tindak lanjut rekomendasi BPK agar anggaran daerah benar-benar bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung. (hms)

BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung membentuk Panitia Khusus (Pansus) membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.

Pembentukan Pansus itu melalui keputusan rapat paripurna internal di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Jumat (12/6/2026). Wakil Ketua III Maulidah Zauroh memimpin rapat bersama Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar dan Wakil Ketua IV Naldi Rinara.

Rapat ini sebagai tindak lanjut penyampaian LHP BPK terhadap LKPD Lampung 2025 sekaligus pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pembentukan pansus mengacu Peraturan Tata Tertib DPRD Lampung Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 85 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Sekretaris DPRD Lampung, Descatama Paksi Moeda membacakan usulan nama anggota Pansus dari seluruh fraksi.

Lewat musyawarah, Pansus menetapkan susunan pimpinan, yaitu Supriadi Hamzah sebagai Ketua, Fatikhatul Khoiriyah sebagai Wakil Ketua, dan Garinca Reza Pahlevi sebagai Sekretaris.

Pansus bertugas membahas LHP BPK atas LKPD 2025, mengkaji temuan dan rekomendasi BPK, dan menyusun hasil pembahasan untuk dilaporkan di rapat paripurna.

Hasil pembahasan Pansus menjadi dasar rekomendasi DPRD ke Pemerintah Provinsi Lampung.

DPRD Lampung menegaskan komitmen mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

DPRD berharap pansus hasilkan rekomendasi konstruktif dan implementatif guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah kian baik serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat Lampung. (hms)

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Ini WTP ke-12 beruntun untuk Pemprov Lampung.

BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2025 kepada Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa di ruang sidang DPRD setempat, Jumat (12/6/2026).

Gubernur Mirza menyebut, WTP bukti komitmen Pemprov mewujudkan tata kelola keuangan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.

“WTP bukan sekadar prestasi, melainkan bukti pengelolaan keuangan baik dan sesuai peraturan,” ujar Mirza.

BPK menilai LKPD Pemprov Lampung disajikan wajar dalam semua hal material sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Novi Gregory Antonius Pelenkahu, mengapresiasi pemprov tepat waktu laporan dan konsisten menerapkan transparansi.

“WTP 12 kali beruntun cerminkan konsistensi prinsip akuntabilitas,” ujarnya.

7 Rekomendasi BPK

Meski WTP, Pemprov Lampung tetap menindaklanjuti rekomendasi BPK. Mirza sudah memerintahkan OPD menyusun rencana aksi perbaikan.

BPK juga memberikan rekomendasi untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah ke depan, antara lain:

1. meningkatkan ketepatan dalam perencanaan pendapatan daerah agar lebih selaras dengan kondisi riil;
2. memperkuat pengendalian belanja daerah sehingga pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan;
3. mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengendalian internal pada perangkat daerah;
4. meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan daerah;
5. mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang masih dalam proses penyelesaian;
6. memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; serta
7. terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah guna mempertahankan kualitas laporan keuangan pada tahun-tahun mendatang.

DPRD Lampung diminta mengoptimalkan fungsi pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pemprov Lampung siap melaksanakan seluruh tindak lanjut sesuai ketentuan berlaku dan memperbaiki berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah.

WTP 12 kali berturut-turut ini akan memperkuat percaya publik dan mendorong pembangunan transparan berorientasi kesejahteraan masyarakat Lampung. (kmf)

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana, menerima penghargaan itu di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat 29 Mei 2026.

Raihan opini WTP ini menjadi bukti, Pemkot Bandarlampung berkomitmen mewujudkan tata kelola keuangan daerah transparan, akuntabel, dan sesuai standar pengelolaan keuangan pemerintah.

Capaian ini juga menunjukkan kerja keras seluruh jajaran organisasi perangkat daerah meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan publik.

Eva Dwiana bersyukur atas penghargaan yang kembali Pemkot Bandarlampung raih. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

“Alhamdulillah, tahun ini kita kembali meraih predikat WTP. Terima kasih seluruh masyarakat Bandarlampung dan seluruh jajaran pemerintah yang telah bekerja keras,” ujarnya.

Menurutnya, penghargaan WTP bukan hanya sebuah prestasi, melainkan juga amanah yang harus dijaga dan dipertahankan ke depannya.

Pemkot Bandarlampung akan terus mengvaluasi serta meningkatkan pengelolaan keuangan agar kian efektif, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Pemkot Bandarlampung berharap raihan WTP ini dapat makin meningkatkan percaya publik terhadap pengelolaan keuangan daerah serta mendorong tercipta pemerintahan profesional dan berintegritas. (rls/rn)