BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, memimpin rapat paripurna pembicaraan tingkat II di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Senin (3/2/2025).

Rapat Paripurna DPRD Lampung ini dalam rangka laporan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 dan semester satu 2024.

Juru Bicara LHP BPK RI DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, berharap berbagai rekomendasi ini dapat segera diimplementasikan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD.

Munir Abdul Haris juga berharap saran, masukan serta rekomendasi DPRD dapat dioptimalkan untuk penguatan harmonisasi.

“Kami minta Pemprov Lampung meningkatkan transparansi dan memperbaiki rencana keuangan agar kepercayaan masyarakat kembali terbangun,” kata Munir.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Muklis Basri, menyampaikan, beberapa kegiatan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung tahun 2024 menunda bayar.

“Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi atau BMBK, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA,” kata Muklis.

Pemprov Komitmen

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy, mengatakan, pihaknya berkomitmen menyelesaikan tunda bayar pekerjaan tahun 2024.

Pemprov Lampung akan mengupayakan tunda bayar dari efesiensi seluruh OPD dan menggali pendapatan asli daerah tahun ini.

Pemprov juga menargetkan, akhir tahun ini seluruh tunda bayar lunas, sehingga pada 2026 kondisi keuangan normal.

Berdasarkan data, jumlah utang atau tunda bayar lebih Rp600 miliar terjadi di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Rp310 miliar lebih.

Lalu, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya mencapai Rp214 miliar, dan sisanya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. (*)

KRUI, SAYLAMPUNG.ID- Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dr. Agus Istiqlal, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemkab Pesibar Tahun 2023 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (3/5/2024).

Acara itu juga Pesibar kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Masmudi, menyerahkan penghargaan itu kepada Ketua DPRD Pesibar, Agus Cik, dan Bupati Agus Istiqlal.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Masmudi, mengapresiasi kabupaten/kota yang telah melaksanakan dan menyampaikan LHP atas laporan keuangan 2023 secara lengkap dan tertib.

“BPK Perwakilan Lampung mengimbau seluruh Pemkab/Pemkot se-Lampung dapat memperbaiki kinerja lebih baik lagi dibanding tahun lalu,” ucapnya. (*)

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal Darminto, menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Semester II Tahun 2023 di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Kamis (18/1/2024).

Fahrizal Darminto mengapresiasi BPK Perwakilan Lampung karena selesai  memeriksa dengan menyerahkannya LHP. 

Menurut ia, LHP BPK menjadi media introspeksi bagi pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan belanja daerah. 

Rekomendasi BPK kata ia, menjadi masukan konstruktif untuk memperbaiki dan menyempurnakan dalam mengelola keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Kabupaten/Kota. 

“Kian baik mengelola keuangan, akan berimplikasi meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,” katanya.

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih, berwibawa dan profesional, Pemprov Lampung berupaya berkomitmen dan mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tingkat perangkat daerah.

Juga kata ia, menguatkan fungsi pengawasan internal oleh APIP terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Ini guna memberikan keyakinan memadai, bahwa kegiatan telah sesuai tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien. 

Ia juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada BPK Perwakilan Lampung karena telah  membina terhadap Pemprov Lampung dan Kabupaten/Kota. 

“Selama sembilan tahun berturut-turut, Laporan Keuangan Pemprov Lampung meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI,” katanya. 

Menurutnya, nilai-nilai integritas, independensi dan profesionalisme BPK Perwakilan Lampung telah berperan serta membangun tata kelola keuangan pemda.

Kepala BPK Perwakilan Lampung Masmudi, menjelaskan, semester II Tahun 2023, BPK Perwakilan  Lampung telah memeriksa dengan tujuan tertentu Tahun Anggaran 2023 pada Pemprov Lampung. 

Selain itu lanjut ia, juga memeriksa  pada 8 Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Mesuji, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Utara, Pesisir Barat, Pringsewu dan Lampung Timur.

Ia menyebutkan, BPK Perwakilan Lampung memeriksa kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan sebagai upaya memberikan keyakinan, bahwa kegiatan belanja infrastruktur pemerintah daerah telah sesuai peraturan perundang-undangan  berlaku. (kmf)