BANDARLAMPUNG- Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, menerima audiensi Lampung Anti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), Rabu (7/1/2026).

Dalam pertemuan itu, Komisi V mendukung terhadap dorongan guna menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Anti LGBT sebagai usulan inisiatif DPRD Lampung tahun 2026.

Yanuar mengatakan, pihaknya menyambut baik aspirasi Lampung Anti LGBT, terlebih menyertai data dan fakta lapangan jika mengkhawatirkan.

Ia menegaskan, Komisi V akan mendorong agar rencana perda itu masuk bahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

“Dengan data-data mereka sampaikan, kami menyambut baik aspirasi ini. Tahun 2026 akan menjadi inisiatif perda dari Komisi V dan selanjutnya masuk ke Bapemperda,” katanya.

Menurutnya, masalah perilaku LGBT ini mendesak karena menyangkut dampak sosial dan kesehatan masyarakat.

Yanuar juga menyoroti penyampaian data terkait tinggi angka perilaku menyimpang tersebut.

Data disampaikan, kata ia, bahkan di Bandarlampung saja telah sekitar 37 ribu orang terpapar perilaku ini.

“Dokter Sasa Chalim mendampingi audiensi ini juga menyampaikan, bahwa RSUD Abdul Moeloek banyak menangani pasien dengan kasus serupa. Ini menurut kami sudah sangat urgen,” ujarnya.

Ia menilai, keberadaan perda akan menjadi payung hukum pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menyosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

“Paling tidak, adanya perda, kita punya dasar hukum menyampaikan kepada masyarakat luas, bahwa ini perbuatan menyimpang. Minimal mulai menjaga keluarga masing-masing,” ujarnya. (tim)

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Perjuangan gerakan masyarakat Lampung Anti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)/LA LGBT mengusulkan Perda Anti-LGBT membuahkan hasil. Pasalnya, DPRD Provinsi Lampung segera merealisasikan perda ini.

Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dan menyambut baik usulan gerakan masyarakat LA LGBT mengusulkan Perda Anti-LGBT.

“LGBT di zaman nabi dan rasul saja sudah dilarang, apalagi zaman sekarang. Ini sudah jadi atensi kita bersama. Saat paripurna beberapa waktu lalu sudah ada anggota kita menyampaikan atensi ini,” ujarnya saat menerima audiensi LA LGBT di ruang rapat besar komisi DPRD setempat, Senin (21/7/2025).

Sekretaris DPD Gerindra Lampung ini mengatakan, pihaknya akan segera merealisasikan Perda Anti-LGBT ini dengan memasukkan ke daftar perda usul inisiatif Bapemperda DPRD Lampung.

“Rapat hari ini akan menjadi acuan kita untuk mendalami perda ini. Agar perilaku LGBT ini tak lebih meluas lagi dan tak lebih parah lagi,” tukasnya.

Ia meminta perwakilan LA LGBT selalu memberi masukan untuk menerbitkan perda ini agar sampai buntu di tengah jalan.

“Jika perlu ada perwakilan LA LGBT menjadi tenaga ahli untuk menyempurnakan usulan ini, seperti payung hukum lebih tingginya,” jelasnya.

Maslahat Umat

Salah satu Koordinator LA LGBT, Nurhasanah mengatakan, pihaknya berharap proses mengesahkan Perda Anti-LGBT ini dapat cepat karena ini situasi sudah darurat.

“Ini juga untuk maslahat umat dan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Saya harap proses dapat cepat, usulan kita cepat di-perda-kan,” tegas mantan Ketua DPRD Lampung ini.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengatakan, pihaknya siap mengawal Perda Anti-LGBT ini menjadi perda aturan hukum sah dan berlaku.

“LA LGBT dan saya mewakili TP Sriwijaya Lampung ini akan mengawal Perda Anti-LGBT ini sampai tuntas,” tukas Ketua Pengda TP Sriwijaya Provinsi Lampung,

Provinsi Pertama

Koordinator lainnya, Firmansyah Alfian menambahkan, gerakan LA LGBT ini bukan hanya gerakan umat Islam, melainkan juga ada dukungan dan tanggapan positif tokoh lintas agama.

“Jadi, kami telah beraudiensi dengan Ketua Muhammadiyah Lampung. Beliau berkomunikasi dengan lintas agama dan semua sepakat. Tak ada satu agama membenarkan perilaku LGBT menyimpang ini,” jelasnya.

“Muhammadiyah Lampung segera akan memfasilitasi kami berjumpa dengan para petinggi tokoh lintas agama, dari Kristen, Budha, dan Hindu, untuk berdiskusi mambahas ini. Nanti yang jadi pembahasan itu akan kita sampaikan ke DPRD Lampung,” imbuhnya.

Untuk itu, menurutnya, tak ada alasan lagi bagi semua pihak untuk membuat aturan dan payung hukum soal mencegah LGBT Ini.

Mantan Rektor Darmajaya ini juga menjelaskan, dalam perda ini akan ada sosialisasi dan edukasi ke masyarakat terkait bahaya LGBT ini.

Ia mengatakan, bila DPRD Lampung bisa membuat Perda Anti-LGBT ini akan menjadi provinsi pertama memiliki perda ini di luar Provinsi Aceh. (*)

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menerima kunjungan enam tokoh agama dan masyarakat Lampung lantaran prihatin marak fenomena LGBT di lingkungan pendidikan, Selasa (8/7/2025).

Keenam tokoh ini ialah Dr. H. Firmansyah, Habib Umar Asegaf, K.H. Ansori, S.P., K.H. Ahmad Sulaiman, H. Sukri Baihaki, MH., dan Khadafi, S.P., M.M.

Para tokoh itu hadir menyampaikan masyarakat resah terkait menyebar perilaku menyimpang LGBT yang kini kian terang-terangan, termasuk di media sosial.

“Wabah LGBT ini sudah merambah lingkungan sekolah. Bukan hanya siswa, melainkan juga guru,” ungkap KH. Ahmad Sulaiman.

Firmansyah menambahkan, grup LGBT di media sosial kini memiliki anggota hingga belasan ribu orang.

“Ini bukan lagi isu sembunyi-sembunyi. Kami melihat peran institusi pendidikan sangat penting memitigasi dan melindungi generasi muda dari penyimpangan ini,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Thomas Amirico menyambut aspirasi dan prihatin para tokoh. Ia menegaskan, pendidikan di Indonesia memiliki landasan konstitusional sangat jelas.

“Konstitusi kita, UUD 1945, mengamanatkan, bahwa tujuan pendidikan ialah meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Apapun yang bertentangan dengan nilai itu, tentu kita harus eliminasi,” tegasnya.

Thomas juga mengungkapkan, pihaknya telah menerima berbagai laporan mengenai menyebar perilaku LGBT di lingkungan Aparatur Sipil Negara, bahkan sampai level kepala sekolah.

“Saya tahu ada kepala sekolah  terpapar,” kata ia.

Guna menindak lanjuti hal itu, Thomas berencana mengeluarkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan di bawah Disdikbud Provinsi Lampung.

Isi surat edaran itu, tandas ia, berupa panduan mitigasi perilaku menyimpang san rencana edukasi para siswa mengenai bahaya LGBT.

“Kami akan bergerak dengan cara terukur dan sesuai kewenangan. Edukasi ialah kunci dan peran sekolah sangat strategis,” pungkasnya.

Pertemuan itu menjadi sinyal kuat, bahwa Disdikbud Provinsi Lampung tak akan tinggal diam terhadap yang mereka sebut sebagai wabah kemanusiaan.

Dukungan berbagai elemen masyarakat akan menjadi kekuatan penting menjaga nilai-nilai moral dan budaya yang sejalan jati diri bangsa. (*)

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung, Syukron Muchtar, menginterupsi dalam rapat paripurna terkait jawaban Gubernur Lampung di ruang sidang DPRD setempat, Rabu (2/7/2025).

Syukron Muchtar menekankan, urgensi seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, untuk bersama-sama menghadang laju gerakan LGBT di Lampung.

Saat ini, ungkap ia, telah ditemukan berbagai grup Facebook bertema perilaku menyimpang, khususnya gay, dengan jumlah anggota ribuan hingga puluhan ribu, tersebar hampir setiap kabupaten di Lampung.

“Fraksi PKS menerima laporan terkait keprihatinan aktivis pelajar di Lampung,” katanya.

Pelajar ini, cerita Syukron, sempat mencoba mengunduh aplikasi relasional gay di Playstore, namun langsung menerima pesan-pesan ajakan bertemu dan menjalin hubungan.

Ia juga menyinggung pernyataan seorang advokat di Bandarlampung, bahwa tahun ini menangani sekitar 30 kasus perceraian akibat perilaku menyimpang.

Bahkan, menurutnya, influencer asal Lampung secara terbuka menyatakan dirinya gay. Hal ini berpotensi menimbulkan pengaruh negatif generasi muda Lampung.

“Jangan sampai kita menunggu soal ini besar dan menimpa orang terdekat kita, baru kemudian kita berteriak. Sejak sekarang ini perlu antisipasi,” tegas ia di ruang paripurna.

Konstitusional

Syukron juga menegaskan, sikap tegas menghadapi perilaku menyimpang memiliki dasar konstitusional jelas.

Ia mengutip sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Seluruh agama di Indonesia menolak perilaku seksual menyimpang.

Selain itu, ia menyitir Pasal 28J ayat 2 UUD 1945. Pasal ini menegaskan, kebebasan seseorang bukanlah kebebasan mutlak, melainkan tetap tunduk pada pembatasan untuk menjaga kepentingan bersama.

Syukron menambahkan, Pasal 31 ayat 3 UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

Perda Khusus

Ia berharap aparat penegak hukum bertindak lebih tegas terhadap perilaku menyimpang. Ini agar tak berefek domino di masyarakat, sebagaimana pernah terjadi di wilayah lain.

“Saya dorong DPRD dan pemerintah provinsi bisa segera merumuskan peraturan daerah khusus menghadang laju perilaku seksual menyimpang, seperti LGBT di Lampung,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan, program pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan rutin oleh anggota DPRD Lampung di daerah pemilihan masing-masing agar turut mengangkat tema dampak negatif menyimpang seksual.

“Ini demi menyelamatkan generasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar menyatakan, aspirasi ini merupakan masukan baik dan akan menjadi atensi pimpinan DPRD Lampung ke depan. (*)

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Lantaran marak kasus Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), Komisi l DPRD Lampung mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung segera menyusun rancangan peraturan daerah (reaperda).

Menurut Anggota Komisi l DPRD Lampung, Budiman AS, regulasi itu penting sebagai upaya melindungi generasi muda di Lampung.

“Peraturan daerah (perda) dapat menjadi landasan hukum mengatur dan menjatuhkan sanksi perilaku menyimpang,” kata Budiman dalam keterangannya, Rabu (2/7/2025).

Ia menuturkan, wacana menyusun raperda muncul setelah sejumlah aktivitas komunitas LGBT ramai membincangkan di media sosial dan menimbulkan resah masyarakat.

Salah satunya, lanjut ia, penggerebekan pesta seks sesama jenis pada sebuah vila di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu dini hari (22/6/2025).

“Kita nanti rumuskan bersama isi regulasi. Yang penting, perlu ada payung hukum yang mengatur ada sanksi,” kata politikus Fraksi Demokrat ini. (*)