BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela meminta bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengedepankan integritas, profesionalisme, dan transparansi mengelola keuangan.

Menurut Wagub Jihan, kompetensi bendahara menjadi faktor penentu agar KDKMP bermanfaat nyata bagi masyarakat desa dan kelurahan.

“Bendahara bukan sekadar penerima atau pengeluar uang, melainkan bagian penting sistem pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan. Ingat, ada uang masyarakat untuk membangun KDKMP,” ujar Jihan saat membuka Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Bendahara KDKMP di Horison Hotel, Bandarlampung, Senin 26 Oktober 2026.

Jihan menyebut pembentukan KDKMP di Lampung telah menunjukkan hasil baik dalam percepatan pembentukan dan administrasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan koperasi beroperasi profesional dan hasilnya dirasakan anggota.

Menurutnya, keberhasilan tak cukup diukur dari koperasi yang terbentuk secara administratif. Tata kelola, pelaksanaan di lapangan, dan kemampuan pengurus menerjemahkan kebijakan menjadi kegiatan ekonomi produktif juga harus diperhatikan.

Dia menilai respon masyarakat terhadap KDKMP beragam, ada dukungan hingga kritik. Hal itu harus menjadi dorongan bagi pengurus untuk membuktikan koperasi mampu memperkuat ekonomi desa/kelurahan.

Kehadiran KDKMP, kata Jihan, berpotensi mengubah pola ekonomi masyarakat, termasuk hubungan usaha dengan tengkulak. Karena itu perlu pendekatan yang baik agar koperasi diterima.

“Keberhasilan ditentukan tata kelola yang baik, integritas pengurus, partisipasi anggota, dan kemampuan pengelolaan keuangan secara benar, bukan hanya modal semata,” tambah Jihan.

Dalam pelatihan, Wagub meminta peserta memperkuat tiga hal, yakni integritas, profesionalisme, serta transparansi dan akuntabilitas.

Dari sisi integritas, bendahara harus jujur, disiplin, memisahkan keuangan pribadi dan koperasi, serta memastikan setiap transaksi ada bukti jelas.

Dari sisi profesionalisme, bendahara harus menguasai pencatatan dan pelaporan keuangan serta bertanggungjawab terhadap keberlangsungan koperasi.

Sementara transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi keuangan kepada anggota, pencatatan yang dapat ditelusuri, serta komunikasi baik dengan pengurus dan pengawas koperasi.

Pelatihan diikuti sekitar 1.800 calon bendahara KDKMP dari 15 kabupaten/kota.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lampung Fitrianita Damhuri mengatakan, pelatihan berlangsung 26 Oktober hingga 20 November 2026 secara bertahap.

Lokasi pelatihan meliputi Lampung Tengah, Bandarlampung, Lampung Selatan, Pringsewu, Tulang Bawang, dan Pesisir Barat. Pembukaan digelar hibrida, luring di Bandarlampung dan daring dari Tulang Bawang dan Lampung Tengah.

Fitrianita menjelaskan, materi meliputi dasar akuntansi, pencatatan kas dan nonkas, administrasi keuangan, penyusunan jurnal, buku besar dan buku oembantu, laporan keuangan, perhitungan sisa hasil usaha, hingga perpajakan koperasi.

Pelatihan berlangsung 3,5 hari dilanjutkan sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi dengan sertifikat berstandar Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Selain itu, verifikasi dan validasi 924 gerai KDKMP di 15 kabupaten/kota telah selesai. Tahap berikutnya audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebelum berita acara serah terima gerai. (pemprov)

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung bersama pemerintah pusat meninjau gudang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kelurahan Sukarame, Way Halim, dan Rajabasa, Kamis 15 Oktober 2026.

Peninjauan itu untuk melihat langsung kesiapan fasilitas pendukung program penguatan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan.

Dalam kegiatan tersebut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Bandarlampung Eka Afriana mendampingi Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Johar Arifin.

Mewakili Pemkot, Eka Afriana mengatakan koordinasi lintas sektor diperlukan dalam mendukung pengembangan KDKMP agar fasilitas yang disiapkan dapat menunjang kegiatan koperasi optimal.

Menurutnya, pengembangan koperasi membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pengelola, hingga lembaga yang berkaitan dengan operasional dan distribusi kebutuhan masyarakat.

“Kesiapan sarana dan tata kelola menjadi aspek penting agar KDKMP dapat berkembang sebagai wadah kegiatan ekonomi produktif serta bermanfaat bagi warga di tingkat kelurahan,” kata dia.

Eka berkata kehadiran berbagai pemangku kepentingan memperlihatkan pentingnya kolaborasi dalam mendukung pengembangan KDKMP, khususnya aspek sarana, operasional, dan keberlanjutan usaha.

Dia berharap pengembangan KDKMP dapat mendorong penguatan ekonomi lokal dan memperluas manfaat kegiatan koperasi bagi masyarakat.

Pada kesempatan itu Johar Arifin turut didampingi Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Pangan Ridky Irfan Wirautama.

Hadir pula Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Yayan Ruchyansah serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bandarlampung Riana Apriana. (***)

BANDARLAMPUNG – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kembali mendapat pengakuan.

Lampung Selatan meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah (Pemda) Terbaik dalam Mendorong Pembentukan KDKMP pada ajang Lampung Post Executive Forum (LPEF) III Tahun 2026 di Swiss-Belhotel Lampung, Bandarlampung, Selasa (21/7/2026).

Pemimpin Redaksi Lampung Post Abdul Gafur menyerahkan penghargaan itu kepada Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama. Turut menyaksikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Deputi Direktur PT Masa Kini Mandiri Iskandar Zulkarnain.

Usai menerima penghargaan, Bupati Radityo Egi Pratama menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi.

“Kita ucapkan rasa syukur, alhamdulillah, atas penghargaan ini. Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja sama, khususnya dalam sosialisasi KDKMP dan mendorong partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.

Menurut Egi, penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi kuat antara perangkat daerah, pemerintah desa, hingga unsur TNI melalui Kodim 0421/LS dalam mendukung percepatan pembentukan KDKMP.

Ia menegaskan, capaian tersebut bukan hasil kerja individu, melainkan buah sinergi seluruh elemen yang memiliki komitmen sama dalam membangun daerah dan memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.

Meski mendapat apresiasi, Egi menegaskan Pemkab Lampung Selatan tak berpuas diri. Penghargaan ini justru menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta menghadirkan program pembangunan yang lebih berdampak.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami bekerja lebih giat dan lebih baik lagi ke depannya,” kata Egi.

Penghargaan ini sekaligus menjadi pengakuan atas komitmen Pemkab Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan koperasi dan pemberdayaan UMKM sebagai pilar utama pembangunan daerah. (Kmf)

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengajak seluruh elemen memperkuat kolaborasi berlandaskan semangat gotong royong untuk mendukung program strategis nasional.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Dr. Marindo Kurniawan mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) mengambil peran aktif sebagai penggerak perubahan, inovasi, dan pelayanan profesional. Sinergi ini sejalan dengan nilai luhur koperasi dan ditargetkan mempercepat hilirisasi komoditas unggulan, mendongkrak produktivitas ekonomi, serta mewujudkan kesejahteraan merata.

Begitu kata Marindo Kurniawan saat membacakan sambutan tertulis Menteri Koperasi (Menkop) RI Ferry Juliantono pada Upacara Peringatan Hari Koperasi ke-79 di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur Lampung, Jumat (17/7/2026).

Menghadapi dinamika global, Pemprov Lampung menekankan optimalisasi potensi daerah sebagai modal utama pembangunan, khususnya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kolaborasi pemanfaatan teknologi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta juga terus dipacu untuk meningkatkan daya saing daerah.

Sejalan dengan tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya”, Pemprov Lampung mengedepankan semangat kolaborasi, inovasi, dan pelayanan profesional untuk mendukung transformasi koperasi sebagai instrumen strategis ekonomi rakyat.

Sebagai garda terdepan, pemerintah mendukung penguatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Koperasi tingkat desa ini fokus pada sektor riil yang manfaatnya langsung dirasakan warga, seperti memotong rantai distribusi agar harga terjangkau, memperluas pemasaran produk lokal, hingga memudahkan akses pembiayaan.

Lebih jauh, koperasi didorong merambah sektor produksi sebagai motor industrialisasi rakyat. Sektor usaha yang dapat digerakkan koperasi saat ini meliputi:

1. Pengelolaan Energi dan Infrastruktur
Mengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

2. Hilirisasi Komoditas
Pengolahan turunan kelapa sawit. Tak lagi menjual bahan mentah, tapi memproduksi minyak sawit dan industri bernilai tambah untuk meningkatkan pendapatan petani.

3. Ekonomi Kreatif dan Digital
Mewadahi generasi muda melalui koperasi game, perfilman, komunitas kreatif, petani milenial, hingga perusahaan rintisan (startup).

Dengan birokrasi adaptif, kebijakan tepat sasaran, dan modernisasi perkoperasian, Pemprov Lampung optimistis perekonomian daerah kian tangguh dan mandiri menghadapi tantangan global. (Pemprov Lampung)