BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Tingkat I, di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Selasa 8 September 2026.

Dua Raperda ini, yakni Raperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah (Perda) Terkait Tarif Pelayanan Rumah Sakit (RS) dan Raperda tentang Perubahan Perda Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah.

Wagub Jihan mengatakan kedua Raperda itu merupakan regulasi prioritas untuk mendukung penguatan riset dan inovasi daerah, sekaligus menata dan mengharmonisasikan regulasi tarif pelayanan RS.

“Pemprov diberikan kesempatan menyampaikan dua Raperda yang sangat prioritas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuannya untuk mendukung penguatan riset dan inovasi daerah, serta mengevaluasi dan mengintegrasikan seluruh jenis tarif dalam satu peraturan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, penyampaian dua Raperda ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Perda, kata Jihan, menjadi instrumen pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan lebih tinggi dan kepentingan umum.

Wagub menambahkan, pembahasan Raperda merupakan tahapan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan, kesejahteraan masyarakat, dan efektivitas pembangunan daerah.

“Pembahasan raperda harus dilandasi pertimbangan, bahwa regulasi tersebut sangat diperlukan untuk menentukan kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan pembangunan yang kita hadapi,” katanya.

Pencabutan Tarif RS

Raperda pertama mengatur pencabutan dua Perda, yaitu Perda Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bandar Negara Husada dan Perda Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung.

Pencabutan itu karena kedua rumah sakit telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Untuk RSUD Bandar Negara Husada, kata Jihan, sejak 2025 menerapkan BLUD. Penetapan tarif pelayanan pun harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.

Penyesuaian itu juga telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 47 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada BLUD Rumah Sakit Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.

Menurut Wagub, pencabutan Perda Nomor 14 Tahun 2017 untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, harmonisasi regulasi, kepastian hukum, serta penyesuaian tarif pelayanan.

Hal yang sama berlaku untuk RSJD Provinsi Lampung. Berdasarkan evaluasi, Perda Nomor 5 Tahun 2016 tidak lagi sesuai dengan Permendagri 79 Tahun 2018.

RSJD juga telah berstatus BLUD. Pengaturan tarifnya telah ditindaklanjuti lewat Pergub Lampung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan pada BLUD Rumah Sakit Jiwa sebagaimana telah diubah dengan Pergub Lampung Nomor 26 Tahun 2025.

Dengan pencabutan kedua Perda itu, Pemprov memastikan tertib administrasi, kepastian hukum, dan kesesuaian regulasi tarif dengan ketentuan yang berlaku.

Perubahan Perda Inovasi Daerah

Raperda kedua merupakan perubahan atas Perda Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah.

Jihan mengatakan, perubahan ini untuk mengharmonisasikan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, khususnya Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.

Melalui perubahan ini, Pemprov mendorong penguatan tata kelola riset dan inovasi daerah. Antara lain kebijakan berbasis bukti, penelitian dan pengembangan, pengkajian, penerapan, evaluasi kebijakan, invensi, ekosistem riset dan inovasi, infrastruktur riset, serta rencana induk dan peta jalan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

“Penguatan peran badan peneliti dan pengembangan daerah dalam mengkoordinasikan riset, serta penguatan ekosistem riset di Lampung,” kata Jihan.

Ia berharap DPRD dapat membahas kedua Raperda secara intensif sesuai mekanisme berlaku, sehingga muatan materi yang dihasilkan kian baik dan berkualitas.

“Semoga penjelasan singkat ini memberi gambaran jelas mengenai dasar pemikiran, maksud dan tujuan ingin kita capai bersama, sehingga dapat memperlancar proses pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut,” pungkasnya.

Rapat paripurna kemudian diskors dan berlanjut Rabu, 9 September 2026, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lampung terhadap dua Raperda prakarsa Pemprov Lampung. (Pemprov Lampung)