BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen menyelesaikan kewajiban pembayaran iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus memperkuat tata kelola kepesertaan BPJS Kesehatan agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berkelanjutan.

Begitu kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam Acara Rekonsiliasi Iuran Wajib Pemerintah Daerah, PNS, DPRD, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan Pemprov Lampung Triwulan II 2026 bersama BPJS Kesehatan Cabang Bandarlampung di Hotel Emersia, Senin 27 Juli 2026.

Marindo berkata pelayanan kesehatan berkualitas tak hanya bergantung pada rumah sakit dan tenaga kesehatan, tapi juga tata kelola administrasi yang baik. Mulai dari akurasi data kepesertaan, ketertiban pembayaran iuran, hingga pengelolaan yang akuntabel.

“Forum ini bukan hanya menyocokkan angka atau dokumen, melainkan memastikan setiap masyarakat Lampung memperoleh akses pelayanan kesehatan layak, cepat, adil, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia memastikan Pemprov Lampung akan menyelesaikan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang masih tertunda tahun ini. Penyelesaian akan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah melalui koordinasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, dan Bappeda.

Marindo berharap pembayaran iuran periode sebelumnya tuntas pada Triwulan III 2026, sehingga mekanisme pembayaran iuran 2027 bisa berjalan lebih tertib dan tepat waktu.

“Di tengah tantangan ekonomi, keberlangsungan Program JKN penting untuk memberi perlindungan kepada masyarakat saat membutuhkan pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Selain pembayaran iuran, Marindo mendorong pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penetapan peserta Penerima Bantuan Iuran sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Tujuannya untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan.

“Mari berdiri pada pijakan yang sama, berbicara berdasarkan data. Gunakan DTSEN agar jelas masyarakat mana yang diintervensi pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” kata Marindo.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota memperkuat kemandirian pembiayaan peserta JKN dengan menganggarkannya sejak perencanaan APBD, agar pembagian tanggung jawab pembiayaan lebih proporsional.

” Tujuan kita memastikan setiap masyarakat Lampung memperoleh akses pelayanan kesehatan layak, cepat, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Melalui rekonsiliasi ini, Pemprov Lampung bersama BPJS Kesehatan berkomitmen memperkuat sinergi, meningkatkan akurasi data kepesertaan, serta memastikan pengelolaan iuran JKN berjalan tertib, akuntabel, dan berkelanjutan. (Pemprov Lampung)

BANDARLAMPUNG- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung fokus mengintervensi program pembangunan pada masyarakat kelompok desil 1 dan desil 2 melalui memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Begitu kata Marindo Kurniawan dalam rapat koordinasi pemanfaatan DTSEN untuk Intervensi Program Pemprov Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (30/4/2026).

“Kita ingin memastikan semua program Provinsi Lampung fokus desil 1 dan desil 2, sehingga penerima dan lokasi program benar-benar tepat sasaran dan bisa mengukur dampaknya,” ujar Marindo Kurniawan.

Marindo menekankan, pentingnya integrasi program pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota agar selaras menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Ia menyebut, seluruh program harus “keroyokkan” secara terpadu untuk meningkatkan sejahtera masyarakat dan menekan ketimpangan.

Aplikasi SIGER

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution menjelaskan, DTSEN memungkinkan identifikasi masyarakat miskin lebih akurat melalui pendekatan by name by address.

Dengan sistem ini, pemerintah dapat mengetahui secara pasti siapa dan di mana sasaran intervensi berada.

Ia menyebut, tingkat kemiskinan Lampung saat ini 9,66 persen atau sekitar 800.000 jiwa. Data itu menjadi dasar penting merancang kebijakan lebih tepat sasaran.

BPS juga mengenalkan aplikasi visualisasi data “SIGER” yang memungkinkan pemerintah daerah mengeksplorasi kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan desil, wilayah, hingga karakteristik tertentu, seperti pendidikan dan kondisi perumahan.

“Data ini bukan sekadar angka, melainkan harus dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan berdampak nyata. Jika intervensi mikro tepat, secara makro hasilnya juga akan baik,” katanya.

DTSEN-SIGER Solusi

Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto menyoroti tantangan validitas data akibat inclusion error dan exclusion error. Ia menilai, DTSEN dan aplikasi SIGER jadi solusi memperbaiki kualitas data lewat verifikasi lapangan (ground checking).

Dari sisi pelaksanaan program, Dinas Sosial mencatat tingkat kesalahan data masih 28,8 persen. Karena itu, perlu penguatan peran operator desa memutakhirkan data, termasuk lewat pemberian insentif agar pembaruan data lebih akurat dan berkelanjutan.

Koordinator PKH Provinsi Lampung Slamet Riyadi menambahkan, terdapat sekitar 380.000 penerima manfaat PKH di Lampung dengan dukungan 1.549 pendamping pada 229 kecamatan. Proses pemutakhiran data terus dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Ia juga melaporkan, ground checking penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nonaktif telah 71,28 persen dari total 145.279 keluarga.

Ke depan, Pemprov Lampung bersama BPS dan pemangku kepentingan lainnya akan terus memperkuat integrasi data dan pemutakhiran data berkala setiap triwulan. (kmf)

BANDARLAMPUNG- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menerima kunjungan kerja Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Sabtu (25/4/2026).

Kunjungan itu guna meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 32 Lampung Selatan dan sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dalam sosialisasi DTSEN di Aula Sumergo Pemkot Bandarlampung, Saifullah Yusuf mengatakan, terdapat sejumlah program strategis Presiden yang harus maksimal melaksanakan hingga ke tingkat bawah.

“Salah satunya ialah penting data akurat sebagai dasar kebijakan, sehingga distribusi bantuan sosial (bansos) tepat sasaran kepada masyarakat membutuhkan,” katanya.

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, ini menegaskan, masalah klasik bansos di Indonesia masih berakar data belum akurat.

Mensos menegaskan bansos masyarakat ini tak hanya bersifat konsumtif, tapi juga mampu memberdayakan penerima manfaat agar lebih mandiri secara ekonomi.

Program Sekolah Rakyat, kata ia, juga bagian strategi pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan lewat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Ia menyebut, seluruh program prioritas perlu kolaborasi dan dukungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat agar optimal dan bermanfaat nyata.

Wakil Wali Kota Bandarlampung Deddy Amarullah menyatakan, pemerintah daerah siap mendukung program tersebut.

“Kita siap sosialisasikan dan mendukung program Presiden,” tuturnya. (kmf)