BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyampaikan perkembangan terkini aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK).

Berdasarkan hasil pemantauan Jumat 11 September 2026 pukul 00.00 hingga 12.00 WIB, tidak tercatat aktivitas gempa letusan atau erupsi.

Meski masih ada aktivitas kegempaan vulkanik, pengamatan atmosfer dari permukaan hingga ketinggian 20.000 kaki menunjukkan arah angin bertiup ke barat hingga barat laut dengan kecepatan lemah hingga sedang.

Hasil pantauan citra satelit Himawari-9 melalui Terminal Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga tidak mendeteksi adanya sebaran abu vulkanik dari GAK.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) bersama BPBD Provinsi Lampung dan Organisasi Perangkat Daerah terkait terus memperkuat koordinasi dan memonitor secara berkala.

Di tengah kewaspadaan, masyarakat di sejumlah wilayah Kota Bandarlampung, seperti Jagabaya, Sukabumi, dan Rajabasa menyambut turunnya hujan dengan rasa syukur.

Hujan turun berselang sehari setelah Salat Istisqa di Lapangan Korpri Kompleks Kantor Gubernur pada Kamis 10 September 2026 yang dihadiri Gubernur Lampung, Forkopimda, ASN, dan masyarakat.

Curah hujan diharapkan dapat meluruhkan sisa abu vulkanik di udara, memenuhi cadangan air bersih, serta meringankan beban warga terdampak kekeringan.

Pemprov Lampung menegaskan komitmen memantau dinamika situasi secara berkelanjutan. Pembaruan informasi melalui kanal resmi media sosial BPBD Provinsi Lampung @bpbdlampung. Konferensi pers akan digelar jika ada eskalasi aktivitas vulkanik.

BPBD mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah terpancing isu liar atau hoaks, serta memverifikasi informasi melalui pengumuman resmi instansi berwenang. (Pemprov Lampung)

BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengimbau masyarakat tetap tenang, waspada, dan mengikuti informasi resmi terkait erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK).

Imbauan itu Gubernur Lampung sampaikan saat monitor bersama Pangdam II/Swj Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Polda Lampung, BMKG, dan kepala OPD terkait, Minggu 6 September 2026.

Dalam pertemuan itu, Mirza, sapaan akrab Rahmat Mirzani Djausal, menerima update dari Pusdalops BPBD, BMKG, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Kronologi Erupsi GAK

Berdasarkan hasil data pemantauan, erupsi GAK mulai terjadi Jumat 4 September 2026 sekitar pukul 24.00 WIB. Aktivitas berlanjut Sabtu 5 September 2026 pukul 00.00–06.00 WIB.

Pada Minggu 6 September 2026 pukul 00.04 WIB erupsi sempat berhenti, namun kembali terjadi pada pukul 06.00–12.00 WIB.

“Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Aktivitas erupsi masih berlangsung dan perlu pemantauan berkelanjutan,” ujar Mirza.

Secara visual, GAK tertutup kabut dan asap kawah tak teramati. Cuaca berawan dengan angin lemah dari timur laut dan barat laut. Abu vulkanik terpantau bergerak ke arah barat daya dan sedikit ke barat laut.

Jangan Panik, Ikuti Info Resmi

Gubernur Mirza menegaskan masyarakat tak perlu panik. Pemerintah bersama instansi terkait terus memantau dan menyampaikan perkembangan secara berkala.

“Yang paling penting masyarakat tetap tenang tapi waspada. Kami terus berkoordinasi untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat,” katanya.

Pemerintah meminta masyarakat untuk memperhatikan beberapa hal:
1. Jangan beraktivitas di radius 3–5 km dari GAK
2. Kurangi aktivitas luar jika ada paparan abu vulkanik
3. Gunakan masker atau pelindung pernapasan jika harus keluar rumah
4. Tutup pintu, jendela, ventilasi agar abu tidak masuk rumah
5. Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika mengalami gangguan kesehatan akibat abu
6. Jangan percaya hoaks, rujuk informasi dari BMKG, PVMBG, BPBD

“Pemerintah terus memantau. Ikuti arahan dan informasi resmi dari pemerintah,” tegas Mirza.

Terus Pantau GAK

Aktivitas GAK menjadi perhatian dalam pemantauan gunung api aktif nasional. Selain GAK, gunung api aktif lain yang dipantau, antara lain Semeru, Lewotobi Laki-laki, dan Sinabung.

BPBD Lampung akan terus memperbarui informasi. Pembaruan informasi secara berkala, termasuk melalui grup informasi pada pukul 18.00 WIB dan Instagram Story @bpbdlampung.

Masyarakat harus mengutamakan keselamatan, membatasi aktivitas di area terdampak abu vulkanik, dan hanya mengikuti informasi dari sumber resmi pemerintah. (Pemprov Lampung)

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai memetakan kebutuhan air permukaan di berbagai sektor untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko kekeringan.

Langkah ini disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Yanyan Ruchyansyah dalam kegiatan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, Khususnya Fenomena El Nino, di Balai Keratun, Kamis 6 Agustus 2026.

Ancam Berbagai Sektor

“Fenomena El Nino yang terjadi secara berkala telah berdampak terhadap berbagai sektor. Debit sungai mulai menurun, embung menyusut lebih cepat, kebutuhan air baku meningkat, sehingga pertanian, industri, perkebunan, peternakan, pertambangan, pembangkit listrik hingga sektor usaha lainnya ikut terdampak,” ujar Yanyan membacakan sambutan Gubernur.

Ia menegaskan perubahan iklim harus diantisipasi melalui pengelolaan sumber daya air terencana dan berbasis data. Ketersediaan air menjadi faktor penting untuk menjaga ketahanan pangan dan keberlangsungan ekonomi di Lampung.

Pendataan Sektor Pengguna Air

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) mulai mendata kebutuhan air permukaan yang digunakan berbagai sektor usaha. Pendataan ini menindaklanjuti arahan pemerintah pusat agar daerah memetakan wilayah rawan kekeringan dan mengoptimalkan sumber air tersedia.

“Kian lengkap dan akurat data kita miliki, kian tepat pula kebijakan yang dapat disusun untuk melindungi masyarakat, dunia usaha, serta keberlanjutan pembangunan daerah,” kata Yanyan.

Data Jadi Dasar Kebijakan dan Infrastruktur

Pemprov Lampung akan menggunakan hasil pendataan untuk menyusun peta kebutuhan air secara lebih komprehensif. Data ini juga untuk mengidentifikasi wilayah dan sektor usaha yang berpotensi defisit air selama kemarau.

Selain itu, pemetaan menjadi dasar menentukan kebijakan mitigasi perubahan iklim serta prioritas pembangunan infrastruktur sumber daya air. Penentuan prioritas akan mempertimbangkan kebutuhan daerah sekaligus kemampuan keuangan pemerintah.

Kebijakan itu sejalan arahan pemerintah pusat memperkuat ketahanan air dan ketahanan pangan nasional. Presiden RI sebelumnya menegaskan komitmen itu melalui penguatan pembangunan infrastruktur sumber daya air, termasuk peresmian lima bendungan pada 10 Juli 2026.

Kementerian Pertanian juga meminta pemerintah daerah memetakan wilayah rawan kekeringan serta mengoptimalkan seluruh sumber air tersedia. Pemprov Lampung menindaklanjutinya lewat pendataan kebutuhan air lebih rinci pada sektor-sektor pengguna air.

Paling Kering Sejak 1991

Eva Nurhayati dari BMKG menyampaikan Juli 2026 diprakirakan menjadi periode sangat kering/paling parah sejak 1991. Musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga November 2026.

Sekretaris Dinas PSDA Lampung Hermawan menambahkan, anomali El Nino berpotensi menurunkan curah hujan di bawah normal. Kondisi ini dapat membuat kemarau berlangsung lebih panjang dan kering.

“Pendataan ini akan menjadi dasar perencanaan pengelolaan sumber daya air, pengembangan infrastruktur seperti embung dan jaringan air, serta penyusunan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor usaha dan pembangunan daerah,” ujarnya.

Hermawan menyebut kebutuhan air di Lampung terus meningkat seiring tumbuhnya sektor pembangkit listrik, perkebunan, industri gula, tapioka, sawit, peternakan, hingga pertambangan.

Pemprov meminta perusahaan dan instansi menyampaikan data penggunaan air secara benar dan akuntabel. Data riil diperlukan agar pemerintah dapat menghitung kebutuhan dan ketersediaan air lebih akurat.

“Kebijakan harus adil, tidak mengganggu iklim investasi, namun tetap menjaga kelestarian sumber daya air,” kata Hermawan.

Pemprov juga mengaitkan penguatan kebijakan dengan teknologi melalui peluncuran Satelit Lampung 1 pada 5 Agustus 2026 untuk mendukung pengambilan keputusan pembangunan.

Dengan pemetaan terukur, Pemprov berharap risiko kekurangan air dapat diantisipasi lebih awal. Sehingga ketersediaan air bagi masyarakat terjaga, sektor pertanian terlindungi, dan kegiatan industri tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya air. (Pemprov Lampung)

BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyampaikan perkembangan terbaru mengenai bibit siklon tropis 91S yang saat ini terus Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pantau.

Sistem itu berada di Samudera Hindia sebelah barat Provinsi Lampung dan menunjukkan pergerakan yang perlu mewaspadainya.

BMKG melaporkan, Kamis (11/12/2025) dalam 24 jam ke depan, bibit siklon tropis 91S diperkirakan bergerak mendekati daratan Sumatra.

Selanjutnya, kata BMKG, pada 36 hingga 72 jam mendatang, sistem ini diprediksi berbelok menuju barat daya dan menjauhi Pulau Sumatra.

Bibit siklon ini kali pertama terdeteksi 7 Desember 2025 pukul 07.00 WIB, dan hasil analisis menunjukkan adanya potensi dampak tak langsung berupa meningkat curah hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah Sumatera, termasuk Lampung.

Selain potensi hujan, bibit siklon 91S dapat memicu angin kencang serta gelombang tinggi di pesisir barat Lampung. Kondisi ini terutama berisiko terhadap wilayah Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesawaran.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal meminta seluruh jajaran pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem.

“Saya meminta daerah-daerah terdampak seperti Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesawaran untuk meningkatkan waspadaan,” ucap Gubernur Mirza.

Selain itu, pinta Mirza, segera menyiapkan dan menempatkan alat-alat berat pada titik-titik rawan banjir dan longsor agar dapat menangani cepat abila terjadi situasi darurat.

Ia juga menyampaikan, Pemprov Lampung akan terus memantau intensif bersama BMKG dan BPBD.

“Saya sudah menginstruksikan BPBD siaga penuh dan memastikan jalur komunikasi dengan camat dan aparat desa lancar.

Mirza menegaskan, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Seluruh pihak, pinta ia, harus bergerak cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Pemprov Lampung mengimbau masyarakat tetap tenang, menghindari aktivitas berisiko di wilayah pesisir, dari selalu mengikuti informasi resmi BMKG dan BPBD. (*)

BANDARLAMPUNG- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mengikuti rapat koordinasi penanganan informasi kebencanaan oleh Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI secara daring di Ruang Command Center Lantai 2 Diskominfotik Lampung, Kamis (11/12/2025).

Bakom menjelaskan, adanya perkembangan cuaca terkini berdasarkan hasil koordinasi dengan BMKG dan BNPB, termasuk muncul bibit Siklon 91S berpotensi membawa cuaca ekstrem berupa meningkat curah hujan, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah Indonesia.

Tenaga Ahli Utama Bakom, Anita Irawati, menekankan penting kesiapsiagaan bersama.

“Poin utama kita ialah membangun masyarakat sadar terhadap potensi cuaca ekstrem. Informasi harus sampai tepat, terukur, dan edukatif agar masyarakat siap tanpa menimbulkan cemas berlebih,” ujarnya.

Anita meminta seluruh Diskominfo daerah membaharui mengenai langkah-langkah komunikasi publik dalam mengantisipasi dampak cuaca ekstrem.

Kepala Diskominfotik Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan, Provinsi Lampung telah meningkatkan waspada dan koordinasi lintas sektor terkait potensi cuaca ekstrem.

“Kami update cuaca setiap hari melalui tiga pos BMKG: Maritim, Cuaca, dan Kegempaan yang terhubung dengan BPBD Lampung,” jelasnya.

Panduan Narasi

Gubernur Lampung, tandas Ganjar, juga telah dua kali mengeluarkan imbauan dan menggelar rapat lintas sektor sebagai langkah mitigasi.

Ia menambahkan, komunikasi kebencanaan di Lampung telah berjalan melalui berbagai kanal, mulai media sosial, rilis berita, hingga video singkat.

“Kami butuh panduan narasi dari Bakom agar mengnformasikan kebencanaan ke seluruh daerah dapat seragam dan masyarakat mudah memahaminya,” katanya.

Bakom akan menyiapkan strategi komunikasi nasional terkait antisipasi bencana, lengkap dengan narasi utama yang dapat seluruh Diskominfo daerah gunakan.

Bakom juga menginformasikan, telah tersedia grup WhatsApp resmi sebagai kanal berbagi informasi antar pemerintah daerah.

“Daerah belum bergabung segera masuk agar penyebaran informasi kebencanaan dapat cepat dan menyeluruh,” pintanya.

Melalui rapat ini, pemerintah pusat dan daerah berkomitmen perkuat koordinasi komunikasi publik menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

“Kita ingin memastikan masyarakat siap menghadapi kondisi cuaca ekstrem melalui informasi jelas, cepat, dan terpercaya,” pungkas Anita. (kmf)

BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengimbau seluruh pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota meningkatkan waspada potensi cuaca ekstrem dalam sepekan ke depan.

Peringatan ini menyusul prospek cuaca tujuh hari dari rilis Stasiun Meteorologi Radin Inten II BMKG.

Prospek cuaca tujuh hari itu menunjukkan ada peningkatan potensi hujan signifikan akibat pengaruh Dipole Mode Indeks negatif, daerah konvergensi, dan pemanasan suhu muka laut di Samudra Hindia.

Pada 7-9 Desember 2025, hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat, memicu risiko banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.

Selain itu, potensi hujan sedang hingga lebat juga dapat meluas ke sejumlah kabupaten/kota lainnya.

BMKG mengimbau masyarakat tetap mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi mendadak. BMKG juga mengingatkan potensi muncul bibit siklon tropis pertengahan Desember hingga Januari.

Aktivitas atmosfer, seperti Monsoon Asia, Madden Julian Oscillation, gelombang Kelvin, Rossby Equatorial, dan seruak udara dingin memperbesar peluang terbentuk bibit siklon di selatan Indonesia, yang dapat membawa hujan sangat lebat, angin kencang, petir, hingga mengganggu transportasi udara dan laut.

Sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Lampung, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua Selatan, dan Papua Tengah, meningkatkan waspada potensi cuaca ekstrem.

Mitigasi dan Siaga

Menanggapi kondisi itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengajak seluruh bupati/wali kota menguatkan langkah mitigasi dan siap siaga menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, angin kencang, dan tanah longsor.

“Seluruh kepala daerah harus memastikan siap siaga komprehensif. Sumber daya manusia, relawan, Tagana, hingga unsur menanggulangi bencana lainnya harus dalam kondisi siap,” Gubernur Mirza.

Mirza juga menegaskan, wajib memperkuat koordinasi lintas sektor agar dapat merespons cepat setiap potensi risiko.

Gubernur menekankan, mitigasi harus menjadi prioritas utama dan jangan hanya ketika bencana sudah terjadi.

“Mitigasi harus prioritas, mulai memetakan wilayah rawan, membersihkan drainase, menguatkan tebing, hingga memastikan jalur evakuasi. Jangan menunggu bencana terjadi baru bertindak,” ujarnya.

Khusus wilayah rawan banjir dan longsor, ia meminta pemda menyiagakan alat berat, memperkuat pemantauan titik kritis, dan memastikan masyarakat menerima informasi dini memadai.

“Wilayah rawan longsor harus miliki alat berat dan petugas siaga. Pemantauan lapangan harus intensif mengantisipasi pergerakan tanah atau terganggu akses jalan. Keselamatan warga harus prioritas,” kata ia lagi.

Aktif Informasi

Ia menegaskan, keterbukaan informasi publik penting. Untuk itu, ia meminta setiap pemda mengaktifkan jalur informasi cepat, termasuk menyediakan nomor khusus bencana agar masyarakat mudah akses.

“Setiap daerah harus menyediakan saluran informasi darurat dan memastikan nomor khusus bencana dipublikasikan secara luas. Bila situasi darurat terjadi, masyarakat dapat segera melapor dan menangani bisa tanpa menunda,” katanya.

Ia juga meminta camat, lurah, dan kepala desa memperkuat koordinasi dengan BPBD, Dinas Sosial, aparat keamanan, Satgas Desa, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan pengawasan wilayah berjalan setiap hari.

“Tingkatkan edukasi masyarakat mengenai langkah keselamatan saat cuaca ekstrem,” ujarnya.

Dengan meningkat intensitas hujan pada Desember, pemprov berharap seluruh perangkat daerah bekerja proaktif, terkoordinasi, dan mengutamakan mitigasi sebagai bentuk perlindungan masyarakat.

Gubernur menegaskan keselamatan warga sebagai prioritas utama dalam menghadapi dinamika cuaca kian tak menentu. (kmf)