BANDARLAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan melantik dan mengambil sumpah 13 Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu 28 Oktober 2026.

Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/3795/VI.04/2026 dan Nomor 800.1.3.3/3826/VI.04/2026.

Marindo Kurniawan membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung mengatakan, rotasi dan promosi jabatan merupakan hasil evaluasi berkala dan penataan manajemen talenta talenta aparatur sipil negara.

“Prosesi pelantikan yang Saudara ikuti hari ini merupakan muara dari proses evaluasi, penilaian kinerja, dan penataan administrasi kepegawaian yang terus kita dorong agar kian objektif dan berbasis kompetensi,” ujar Gubernur.

Menurutnya, pejabat administrator memegang posisi strategis sebagai perpanjangan tangan pimpinan untuk menerjemahkan kebijakan makro ke ranah teknis operasional. Kecakapan intelektual dan administratif tidak cukup tanpa landasan integritas.

“Saudara adalah jembatan dari setiap kebijakan pimpinan dengan teknis di lapangan. Saudara mengelola sumber daya manusia dan turut mengendalikan pelaksanaan anggaran bersumber dari masyarakat. Hal paling mendasar yang menjadi pondasi mutlak dan tidak bisa ditawar dalam bekerja adalah integritas,” tegasnya.

Gubernur juga memberi instruksi tegas terkait tata kelola anggaran daerah agar terbebas dari penyimpangan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Saya meminta dengan sungguh-sungguh, jaga amanah ini dengan kejujuran yang utuh. Tutup rapat-rapat segala celah penyimpangan. Jauhi segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap rupiah APBD yang Saudara kelola harus bermuara satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Lampung,” katanya.

Ia mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk menjaga kode etik aparatur sipil negara, baik saat bertugas maupun di kehidupan sosial, demi menjaga citra Pemprov Lampung. (pemprov)

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Rabu 28 Oktober 2026.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award Provinsi Lampung Tahun 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan bertindak sebagai inspektur upacara membacakan sambutan tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir.

Dalam sambutannya, Menpora mengajak seluruh elemen bangsa terus menghidupkan semangat Sumpah Pemuda sebagai landasan membangun Indonesia maju, bersatu, dan berkarakter.

Ia mengingatkan 98 tahun lalu, para pemuda Indonesia telah mengikrarkan janji menyatukan perbedaan, menguatkan perjuangan, serta meneguhkan tekad berdiri sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia.

Menurutnya, kemajuan bangsa tak hanya dari pembangunan fisik, kecanggihan teknologi, dan kekayaan, tapi juga dari kualitas manusia, karakter, kecintaan terhadap tanah air, semangat pantang menyerah, dan peduli terhadap sesama.

Generasi muda Indonesia diharapkan tumbuh menjadi generasi yang patriotik, gigih, dan berempati.

“Patriotisme tanpa peduli akan hilang maknanya. Kegigihan tanpa nurani akan kehilangan arahnya. Dan kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan sesungguhnya,” tegasnya.

Menpora juga mengajak generasi muda berani bermimpi besar, bekerja keras, serta terus berkarya tanpa hilang peduli terhadap sesama.

“Jadikanlah setiap ilmu, setiap karya, dan setiap pengorbanan sebagai bukti cinta kita kepada Indonesia,” pesannya.

Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 ini, semangat persatuan dan perjuangan generasi muda diharapkan terus menjadi kekuatan menghadapi tantangan serta mewujudkan masa depan Indonesia lebih baik.

5 OPD Penerima SAKIP 2026

Pada kesempatan yang sama, Marindo menyerahkan SAKIP Award Provinsi Lampung Tahun 2026 kepada organisasi perangkat daerah (OPD) berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Penetapan perangkat daerah penerima penghargaan ini mengacu Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/579/IV.01/HK/2026 tentang Penetapan Perangkat Daerah dengan Nilai Tertinggi dan Nilai Terendah SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, tertanggal 9 Oktober 2026.

Adapun perangkat daerah penerima penghargaan yakni:

1. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sebagai penerima trofi bergilir.
2. Rumah Sakit Alamsyah Ratu Perwiranegara Provinsi Lampung.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
4. Dinas Sosial Provinsi Lampung.
5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah. Diharapkan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, kualitas perencanaan, pelaksanaan program, dan pencapaian kinerja di lingkungan Pemprov Lampung. (pemprov)

BANDARLAMPUNG – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) terus berlanjut meski titik api terpantau sudah padam.

Berdasarkan pemantauan udara menggunakan drone oleh Satuan Tugas (Satgas) Darat pada Rabu 28 Oktober 2026, sejumlah titik yang sebelumnya terbakar tidak lagi mengeluarkan asap hingga siang hari.

Kondisi tersebut terbantu hujan deras yang mengguyur kawasan operasi pada dini hari, sekitar pukul 01.20 hingga 02.45 WIB, dan berlanjut gerimis hingga pagi.

Pemantauan sekitar pukul 11.40 WIB menunjukkan titik A dan B sudah tidak berasap. Pemantauan di titik C dan D sekitar pukul 12.10 WIB juga menunjukkan kondisi serupa.

Komandan Satgas Pasukan Darat Pemadaman, Letkol Inf Jonathan Ginting, mengatakan hasil pantauan udara diperkuat pengecekan langsung personel darat.

“Untuk pemadaman di sektor Cabang TNWK, kami sudah pastikan titik api dan titik bara dinyatakan sudah tidak ada,” ujar Jonathan, Rabu 28 Oktober 2026.

Meski titik api dinyatakan padam, Satgas tetap menyisir dan memadamkan lanjutan untuk memastikan tidak ada bara tersisa yang berpotensi memicu kebakaran kembali.

Kerahkan 350 Personel Gabungan

Penanganan dilakukan terpadu oleh Pemerintah Provinsi Lampung (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Upaya tersebut melibatkan personel TNI dari Kodam XXI/Radin Inten termasuk Tim Alfa, Yon TP, dan Kodim, serta Polri dan Manggala Agni.

Secara keseluruhan, 350 personel gabungan dikerahkan selama lebih dari sebulan. Mereka meliputi TNI, Polri, Polisi Kehutanan, BPBD, Manggala Agni, dan relawan, dengan dukungan water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca.

Tim beroperasi dari Camp BOD 123 untuk pemadaman dan pengendalian kebakaran.

Tetap Patroli dan Deteksi Dini

Pemprov bersama unsur terkait masih melanjutkan pemantauan intensif dan patroli untuk memastikan kawasan benar-benar aman.

Tim Satgas Darat melakukan pemadaman lanjutan guna membersihkan sisa api dan bara yang berpotensi memicu kebakaran susulan.

Petugas juga memetakan areal terbakar sebagai bahan evaluasi dan pencegahan, mengingat TNWK merupakan kawasan konservasi yang harus dijaga kelestarian hayatinya.

Gubernur Apresiasi Personel

Gubernur Lampung berterima kasih kepada seluruh personel gabungan, BNPB, TNI, Polri, Manggala Agni, BMKG, BPBD, BUMN, dan masyarakat yang membantu penanganan.

Ia mengajak masyarakat menjaga kelestarian hutan dengan tidak membakar lahan dan hutan, serta meningkatkan peduli lingkungan sekitar sebagai tanggung jawab bersama. (pemprov)

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Semester II Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama, Selasa 27 Oktober 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, mengapresiasi sinergi tata kelola keuangan yang baik, yang turut berkontribusi pada capaian prestasi Pemprov Lampung.

Ia menyoroti keberhasilan Lampung meraih Mandaya Award 2026 dari Kemenko PMK RI. Menurutnya, penghargaan ini menjadi bukti kerja keras bersama, karena Lampung peringkat satu nasional dalam menanggulangi kemiskinan.

“Kita berhasil mencatatkan penurunan kemiskinan yang tajam dari 11,6 persen pada Maret 2025 jadi 9,3 persen pada Juni 2026 dan sukses mengentaskan sekitar 200 ribu jiwa. Capaian impresif ini harus terus kita pertahankan dan tingkatkan dengan tata kelola pemerintahan akuntabel,” ujar Marindo.

Terkait pelaksanaan pemeriksaan, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo memaparkan, entry meeting ini menandai mulainya fase pengujian mendalam atas kepatuhan dan kinerja pelaksanaan program pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, semester II tahun 2026 ini, fokus penugasan BPK mencakup Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

“Ada lima sasaran strategis objek pengujian, yaitu Kinerja Ketahanan Energi, Kinerja Ketahanan Pangan Jilid 2, Kinerja Pengelolaan RSUD, Kinerja Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Belanja Daerah,” katanya.

Nugroho menegaskan, BPK menjaga independensi dan objektivitas. Ia berharap Pemprov Lampung bersinergi melalui menyediakan data akurat dan tepat waktu.

Menanggapi hal tersebut, Sekdaprov Marindo langsung menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengawal kelancaran proses pemeriksaan secara penuh.

“Saya minta seluruh Kepala OPD yang menjadi lokus pemeriksaan kelima agenda strategis ini bersikap proaktif dan kooperatif. Pastikan ketersediaan data akurat, berikan akses informasi secara cepat, dan tunjuk staf teknis yang benar-benar memahami substansi data,” tegasnya.

Sejalan dengan instruksi Sekdaprov, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menekankan seluruh jajaran OPD disiplin dalam melengkapi dokumen yang diminta tim pemeriksa BPK.

Bayana menegaskan, Inspektorat akan terus mengawal dan mengoordinasikan kelancaran proses pemeriksaan tersebut.

“Saya mengimbau seluruh dokumen, data pendukung, dan komunikasi dengan tim pemeriksa dikoordinasikan tertib melalui satu pintu. Ini untuk meminimalisasi salah informasi dan memastikan tak ada keterlambatan yang menghambat tugas tim BPK,” ujarnya.

Melalui kolaborasi dan transparansi ini, tata kelola keuangan serta kinerja pelayanan Pemprov Lampung dapat terus disempurnakan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (pemprov)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meraih Mandaya Award 2026 kategori Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, Selasa 27 Oktober 2026.

Mandaya Award merupakan bentuk pengakuan terhadap upaya berbagai pihak dalam memberdayakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Penghargaan ini untuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pesantren, badan usaha, komunitas, hingga individu yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penyelenggaraan Mandaya Award sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Melalui penghargaan ini, pemerintah mendorong upaya penanggulangan kemiskinan yang tak hanya berorientasi pemberian bantuan, tapi juga pada penguatan kemampuan masyarakat meningkatkan taraf hidup.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar berkata, keberhasilan penanganan kemiskinan perlu dilihat dari perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Capaian itu lahir dari keterlibatan berbagai pihak yang bekerja langsung menjawab persoalan warga, mulai dari pemerintah daerah hingga komunitas di tingkat akar rumput.

“Bukan yang paling besar lembaganya, juga bukan paling mahal anggarannya, melainkan yang paling kita harapkan adalah siapa yang dampaknya nyata dan dibuktikan,” ujar Cak Imin, sapan akrab Abdul Muhaimin Iskandar.

Ia menggambarkan pemberdayaan sebagai upaya mengubah masyarakat yang semula bergantung pada bantuan menjadi lebih mampu mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pendekatan ini, bantuan sosial tetap diperlukan untuk melindungi kelompok rentan, tapi perlu disertai langkah yang membuka jalan menuju kemandirian.

Pemerintah juga mendorong agar program pengentasan kemiskinan tak berjalan sendiri-sendiri. Butuh dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, dunia usaha, pesantren, dan lembaga sosial agar masyarakat mendapat akses lebih luas terhadap pendidikan, keterampilan, pembiayaan, dan kesempatan berusaha.

Di tingkat masyarakat, pemberdayaan dapat melalui pengembangan usaha, pendampingan pelaku UMKM, peningkatan keterampilan kerja, serta penguatan kegiatan ekonomi di desa. Pendekatan ini diharapkan membantu keluarga memperbaiki penghidupan berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan jangka pendek.

Pendidikan dan pengembangan kapasitas keluarga juga menjadi bagian upaya memutus mata rantai kemiskinan. Melalui program Sekolah Rakyat, misalnya, pemerintah berupaya memberikan kesempatan belajar lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pada saat yang sama, keluarga didorong agar berkemampuan untuk membangun kehidupan lebih produktif.

Upaya serupa juga melalui penguatan ekonomi masyarakat, termasuk perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, pendampingan desa, serta keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok program pemerintah. Dengan demikian, program sosial dan ekonomi dapat saling mendukung dalam menciptakan kesempatan lebih luas bagi masyarakat berkembang.

Cak Imin turut menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program pemerintah. Data sosial ekonomi terpadu diperlukan agar bantuan dan program pemberdayaan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Koordinasi antarlembaga juga perlu diperkuat agar kebijakan yang dijalankan saling melengkapi dan memberikan manfaat secara langsung.

Menurutnya, penanganan kemiskinan butuh kerja bersama berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah perlu melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, pesantren, serta berbagai kelompok masyarakat agar praktik pemberdayaan yang berhasil dapat dikembangkan di wilayah lain.

Bagi Provinsi Lampung, penghargaan Mandaya Award 2026 menjadi dorongan untuk terus memperkuat upaya menanggulangi kemiskinan melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Tantangannya tak hanya mengurangi jumlah warga miskin, tapi juga memperluas kans masyarakat memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan, dan mengakses layanan dasar. (pemprov)

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung memastikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di titik baru Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, telah padam.

Kepala Pelaksana BPBD Lampung, Aswarodi, menegaskan lokasi kebakaran berada sekitar 14 kilometer dari Pusat Latihan Gajah (PLG) sehingga tak berada di kawasan kandang gajah.

“Jaraknya dengan PLG sekitar 14 kilometer. Jadi, lokasi kebakaran yang menjadi perhatian masyarakat ini bukan berada di kawasan PLG,” ujar Aswarodi dalam konferensi pers di Command Center BPBD Lampung, Senin 26 Oktober 2026.

Ia mengklarifikasi informasi beredar di media sejak Minggu malam hingga Senin. Menurut data terverifikasi dari Balai TNWK, titik api berada di perbatasan areal PT GGP PG 4, tepatnya di wilayah Rawa Harjo, Sedeng Kerep, dan Unguan, Resort Susukan Baru, Desa Rantau Jaya Udik 2, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur.

Kebakaran terpantau Sabtu 24 Oktober 2026. Vegetasi alang-alang dan semak kering ditambah angin kencang membuat api cepat menjalar di permukaan lahan.

Tim gabungan TNWK, TNI, dan Aliansi Lestari Rimba Terpadu langsung memadamkan. Akses yang relatif terjangkau membuat penanganan bisa dilakukan tim darat dengan tangki air dan peralatan pemadaman.

“Minggu, 25 Oktober 2026, sekitar pukul 09.00 WIB, api dipadamkan. Setelah itu, tim melaksanakan mop up dan memantau dengan drone,” jelas Aswarodi.

Pemadaman didukung operasi modifikasi cuaca (OMC) pada Minggu dengan menyemai 1.000 kilogram natrium klorida di kawasan TNWK. Hujan deras selama dua jam kemudian membantu pendinginan lahan.

“Untuk titik yang kami klarifikasi hari ini, penanganannya telah selesai dan api sudah padam. Kami imbau masyarakat mengacu pada informasi resmi,” kata Aswarodi.

Penanganan Titik Lain Masih Berlanjut

Aswarodi menegaskan, pemadaman di titik lain di TNWK masih terus berjalan. Kendalanya akses sulit dan karakter gambut yang membuat bara bertahan di bawah permukaan.

Operasi helikopter water bombing juga terkendala vegetasi rapat, sehingga air tak seluruhnya mencapai permukaan lahan terbakar.

Selain itu, OMC masih bergantung ketersediaan dan pertumbuhan awan yang memadai. Meski hujan turun setelah OMC pada Minggu menjadi dukungan tambahan.

Aswarodi menyebut, 365 personel masih bertugas di lapangan, mayoritas dari TNI, didukung Brimob dan Manggala Agni. Dukungan logistik dan air dari Sungai Way Pegadungan terus disalurkan.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Kepala Dinas Kesehatan Lampung telah meninjau lokasi untuk memberi dukungan kesehatan personel. Sebelumnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal juga meninjau langsung.

Terkait penyebab kebakaran di titik baru ini, Balai TNWK masih menyelidiki sumber api. (pemprov)

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2026, pembahasan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah.

Rakor secara virtual itu dari Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Senin 26 Oktober 2026.

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Yanyan Ruchyansah mewakili Pemprov Lampung.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengatakan, inflasi dipengaruhi berbagai faktor, termasuk dinamika global dan kenaikan harga sejumlah pangan, seperti cabai, beras, dan ayam ras.

Ia menegaskan, pemerintah perlu memastikan harga barang kebutuhan pokok tetap terkendali, terutama menjelang perayaan Natal dan libur akhir tahun.

“Yang kita jaga adalah harga barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat yang setiap hari kita konsumsi,” ujar Tomsi.

Ia meminta pemerintah daerah (pemda) bersama Bulog menggelar operasi pasar terpadu. Koordinasi lintas sektor dan pemantauan langsung di lapangan untuk mengidentifikasi persoalan serta menemukan solusi harga komoditas melonjak.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono memaparkan inflasi year-on-year September 2026 mencapai 3,28 persen, naik dari 2,65 persen pada September 2025.

Berdasarkan pemantauan Indeks Perkembangan Harga (IPH), harga melonjak di sejumlah daerah, terutama pengaruh cabai merah dan cabai rawit.

Pada minggu keempat Oktober 2026, sebanyak 327 kabupaten/kota menaik IPH cabai merah dan 269 kabupaten/kota meningkat IPH cabai rawit. Beras naik di 138 kabupaten/kota dan minyak goreng di 80 kabupaten/kota.

“Cabai merah perlu dapat perhatian karena naik, baik dari sisi perubahan IPH maupun tingkat harga. Selain itu, perlu juga terus memantau harga cabai rawit, beras, dan minyak goreng,” kata Ateng.

Untuk isu guru, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani menyampaikan penataan guru ASN secara bertahap mulai 2027. Kebutuhan guru nasional mencapai 464.856 orang.

Terdapat 172.323 guru non-ASN aktif di Data Pokok Pendidikan, dengan kriteria pendataan hingga Desember 2024. Pemerintah tengah mengusulkan skema seleksi guru berdasarkan usia dan formasi.

Dia meminta pemda memperpanjang kontrak PPPK paruh waktu yang akan beralih menjadi penuh waktu, termasuk kontraknya habis Oktober-November 2026. PPPK penuh waktu masih berstatus ASN daerah juga tetap dapat perpanjangan kontrak pada 2027 selama proses penataan berlangsung

Selain itu, Nunuk juga meminta pemda mempertahankan guru non-ASN yang masih aktif mengajar hingga status kepegawaiannya dapat kepastian sesuai kebijakan berlaku.

“Jangan sampai penataan administrasi ini menjadikan layanan pendidikan kita terganggu,” tegasnya.

Dia menambahkan, pemerintah sedang menyiapkan regulasi lanjutan sebagai landasan pemda melanjutkan penugasan dan penggajian guru non-ASN sesuai ketentuan.

Pada agenda Program 3 Juta Rumah, Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Raden An An Andri Hikmat menyampaikan pentingnya penyesuaian regulasi daerah untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah memperbarui kesepakatan antarkementerian melalui Surat Keputusan Bersama dua menteri pada 19 Juni 2026, yang menjadi dasar penguatan dukungan pemda terhadap pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.

Ia meminta pemda menyesuaikan peraturan kepala daerah terkait pembebasan BPHTB untuk kepemilikan rumah pertama MBR, pembebasan retribusi PBG MBR dan pelaku pembangunan perumahan yang menyasar kelompok tersebut.

Pemda juga diminta mempercepat penerbitan PBG bagi MBR paling lama 10 hari setelah dokumen lengkap. (pemprov)

BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela meminta bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengedepankan integritas, profesionalisme, dan transparansi mengelola keuangan.

Menurut Wagub Jihan, kompetensi bendahara menjadi faktor penentu agar KDKMP bermanfaat nyata bagi masyarakat desa dan kelurahan.

“Bendahara bukan sekadar penerima atau pengeluar uang, melainkan bagian penting sistem pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan. Ingat, ada uang masyarakat untuk membangun KDKMP,” ujar Jihan saat membuka Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Bendahara KDKMP di Horison Hotel, Bandarlampung, Senin 26 Oktober 2026.

Jihan menyebut pembentukan KDKMP di Lampung telah menunjukkan hasil baik dalam percepatan pembentukan dan administrasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan koperasi beroperasi profesional dan hasilnya dirasakan anggota.

Menurutnya, keberhasilan tak cukup diukur dari koperasi yang terbentuk secara administratif. Tata kelola, pelaksanaan di lapangan, dan kemampuan pengurus menerjemahkan kebijakan menjadi kegiatan ekonomi produktif juga harus diperhatikan.

Dia menilai respon masyarakat terhadap KDKMP beragam, ada dukungan hingga kritik. Hal itu harus menjadi dorongan bagi pengurus untuk membuktikan koperasi mampu memperkuat ekonomi desa/kelurahan.

Kehadiran KDKMP, kata Jihan, berpotensi mengubah pola ekonomi masyarakat, termasuk hubungan usaha dengan tengkulak. Karena itu perlu pendekatan yang baik agar koperasi diterima.

“Keberhasilan ditentukan tata kelola yang baik, integritas pengurus, partisipasi anggota, dan kemampuan pengelolaan keuangan secara benar, bukan hanya modal semata,” tambah Jihan.

Dalam pelatihan, Wagub meminta peserta memperkuat tiga hal, yakni integritas, profesionalisme, serta transparansi dan akuntabilitas.

Dari sisi integritas, bendahara harus jujur, disiplin, memisahkan keuangan pribadi dan koperasi, serta memastikan setiap transaksi ada bukti jelas.

Dari sisi profesionalisme, bendahara harus menguasai pencatatan dan pelaporan keuangan serta bertanggungjawab terhadap keberlangsungan koperasi.

Sementara transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi keuangan kepada anggota, pencatatan yang dapat ditelusuri, serta komunikasi baik dengan pengurus dan pengawas koperasi.

Pelatihan diikuti sekitar 1.800 calon bendahara KDKMP dari 15 kabupaten/kota.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lampung Fitrianita Damhuri mengatakan, pelatihan berlangsung 26 Oktober hingga 20 November 2026 secara bertahap.

Lokasi pelatihan meliputi Lampung Tengah, Bandarlampung, Lampung Selatan, Pringsewu, Tulang Bawang, dan Pesisir Barat. Pembukaan digelar hibrida, luring di Bandarlampung dan daring dari Tulang Bawang dan Lampung Tengah.

Fitrianita menjelaskan, materi meliputi dasar akuntansi, pencatatan kas dan nonkas, administrasi keuangan, penyusunan jurnal, buku besar dan buku oembantu, laporan keuangan, perhitungan sisa hasil usaha, hingga perpajakan koperasi.

Pelatihan berlangsung 3,5 hari dilanjutkan sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi dengan sertifikat berstandar Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Selain itu, verifikasi dan validasi 924 gerai KDKMP di 15 kabupaten/kota telah selesai. Tahap berikutnya audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebelum berita acara serah terima gerai. (pemprov)

PRINGSEWU – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan sektor pertanian menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah. Kenaikan pendapatan petani berdampak langsung daya beli masyarakat desa dan mempercepat hilirisasi produk pertanian ke pasar internasional.

Hal itu disampaikan Gubernur Mirza usai menghadiri Pesta Rakyat Petani dalam rangka Hari Tani Nasional 2026 di Kawasan Gruput Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo, Minggu 25 Oktober 2026.

“Di Lampung ada tiga komoditas utama yang banyak petaninya: padi, jagung, dan singkong. Hampir 60 persen masyarakat Lampung bergantung dengan tiga komoditas itu,” ujar Mirza.

Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga harga pupuk tetap terjangkau dan memperbaiki harga jual hasil panen memberikan dampak positif bagi petani.

“Sejak Pak Prabowo jadi presiden, harga pupuk murah dan harga komoditas naik semua. Padi naik, jagung naik, singkong naik. Alhamdulillah pendapatan petani jadi sangat luar biasa,” katanya.

Dampaknya, kata ia, terlihat pada meningkatnya sejumlah indikator konsumsi di kabupaten berbasis pertanian mulai dari kendaraan niaga hingga material bangunan.

“Pembelian mobil di kabupaten pertanian ini, seperti light truck, truk, dan van naik hampir 40 persen. Semen Indonesia melaporkan kepada kami, penjualan semen retail di kabupaten juga naik hampir 20 persen di tahun ini,” katanya.

Kondisi tersebut, kata Mirza, turut mendorong performa makro ekonomi daerah, dimana Lampung kini peringkat kedua pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatra.

“Terima kasih kepada Pak Prabowo, terima kasih kepada Menteri Pertanian. Hari ini pertumbuhan ekonomi Lampung nomor dua tertinggi se-Sumatra. Ini semua karena kebijakan pertanian,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung kini mendorong hilirisasi di tingkat desa. Contohnya di Pringsewu, petani tak lagi menjual singkong mentah, tapi mengolahnya menjadi tepung mocaf untuk diekspor.

“Bulan depan Bupati Pringsewu akan mengawali ekspor mocaf ke Amerika. Ini terjadi karena kebijakan Presiden yang tepat, sehingga petani semangat melakukan hilirisasi,” jelasnya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut sinergi pusat dan daerah berhasil mengerek harga singkong hingga Rp3.000 per kilogram setelah Presiden Prabowo menginstruksikan penghentian total impor singkong dan etanol.

“Belum ada SK, belum ada Kepmen, belum ada Perpres, Inpres, kami minta setop! Disetop impor dari negara lain. Begitu cintanya Presiden kita pada petani Indonesia,” tegas Amran.

Amran juga memuji komitmen Gubernur Mirza dalam memperjuangkan petani Lampung.

Ia juga mengumumkan terobosan regulasi yang memfasilitasi buruh tani (buruh tandur) menerima bantuan alat mesin pertanian langsung dari kementerian, termasuk traktor tangan untuk kelompok buruh perempuan di Pringsewu.

Terkait pupuk bersubsidi, Mentan memastikan harga telah turun 20 persen tanpa menambah beban APBN dan menindak tegas oknum yang menyelewengkan hak petani. (pemprov)

LAMPUNG SELATAN – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Al-Qur’an harus menjadi fondasi pembentukan karakter generasi muda untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berakhlak mulia.

Gubernur Lampung menyampaikan hal itu saat membuka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-53 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 di GOR Way Handak, Kalianda, Lampung Selatan, Minggu 25 Oktober 2026.

Menurut Gubernur Mirza, pembangunan tak cukup hanya ekonomi, pertanian, teknologi dan pendidikan, tapi harus diiringi penguatan nilai agama.

Kecintaan pada Al-Qur’an harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan keluarga, lembaga pendidikan keagamaan, taman pendidikan Al-Qur’an, hingga pondok pesantren agar generasi muda tak hanya cerdas, tapi juga berakhlak baik dan cinta damai.

“Indonesia Emas hanya bisa dicapai kalau generasinya jadi generasi emas. Generasi berakhlak baik, cinta damai, menyayangi sesama, mencintai negara, dan bersungguh-sungguh dalam tanggung jawabnya,” ujar Mirza.

Mirza menyontohkan tokoh peradaban Islam yang maju karena menjadikan Al-Qur’an sebagai fondasi karakter sejak dini.

Iq mengaku bangga banyak tokoh di Lampung, termasuk pejabat dan legislatif, berlatar belakang pesantren. Ini bukti pendidikan agama dan kepemimpinan bisa berjalan beriringan.

“Jangan takut mengajarkan anak-anak kita Al-Qur’an dengan sungguh-sungguh. Kemuliaan pencinta Al-Qur’an tak hanya dari bacaan dan hafalan, tapi dari akhlak dan amal perbuatan,” katanya.

Sebagai dukungan, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Amil Zakat Nasional menjalankan program beasiswa anak-anak di desa mengikuti pendidikan tahfiz Al-Qur’an.

Program Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur’an ini menargetkan 2.500 anak per tahun dididik di pondok pesantren dan hafal Al-Qur’an dalam tiga tahun.

“Program ini diharapkan para hafiz menjadi penggerak nilai agama dan teladan di desanya masing-masing,” katanya.

Gubernur juga mengapresiasi Lampung Selatan sebagai tuan rumah MTQ ke-53. Ia berpesan peserta tampil maksimal, junjung kejujuran, sportivitas, dan hormati dewan hakim.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama berharap dari MTQ lahir qori-qoriah dan hafiz-hafizah yang mampu mengamalkan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an Lampung Muhammad Firsada melaporkan MTQ ke-53 mengusung tema “Dahsyatnya Al-Qur’an Menggali Serambi Indonesia Maju” dengan 493 peserta, terdiri 256 putra dan 237 putri dari 14 kabupaten/kota.

Babak penyisihan 26-28 Oktober, final 29 Oktober, dan penutupan serta pengumuman juara 30 Oktober 2026. Peserta terbaik akan mewakili Lampung di MTQ Nasional 2027. (*)